mantan penyidik KPK sering menyatakan bahwa korupsi merupakan akumulasi berbagai faktor struktural dan kultural, termasuk money politics sebagai pemicu utama dalam pemilu dan pilkada. Selain itu, faktor seperti lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi pemerintahan, serta kurangnya integritas individu turut memperparah masalah ini.
Korupsi dipicu kombinasi faktor internal seperti sifat serakah manusia dan rendahnya moral, serta eksternal seperti sistem birokrasi panjang yang rawan penyalahgunaan. Money politics khususnya merusak demokrasi karena menciptakan elit politik yang korup sejak awal.
Praktik suap kampanye menghasilkan pejabat yang utang budi, sehingga rentan korupsi saat berkuasa untuk bayar “utang” kampanye. KPK identifikasi ini sebagai akar desentralisasi yang picu modus baru korupsi.
