Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap 172 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut diambil setelah muncul dugaan keracunan massal yang dialami ratusan siswa dan guru di wilayah Kecamatan Gembong, Pati, setelah mengonsumsi makanan MBG. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan dan mampu mengolah makanan sesuai prosedur.
Kasus dugaan keracunan bermula pada Rabu (9/9/2026), ketika sejumlah siswa dan guru dari SMP Negeri 1 Gembong serta MTs Negeri 3 Pati mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap menu MBG yang dibagikan sehari sebelumnya.
Gejala yang dilaporkan antara lain mual, muntah, diare, sakit perut dan lemas. Pada tahap awal, Dinas Kesehatan Pati mencatat 230-an orang mengalami keluhan, kemudian data terus diperbarui karena jumlah korban masih dinamis.
Pada Kamis (10/9), jumlah warga sekolah yang mengalami gejala dilaporkan mencapai 259 orang. Sebanyak 48 orang di antaranya harus menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit di Pati, sementara korban lainnya mendapatkan penanganan rawat jalan.
Wakil Kepala BGN Trenggono kemudian turun langsung ke Pati untuk melihat kondisi korban dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. BGN juga memberikan sanksi suspend berat terhadap SPPG Gembong I yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.
Suspend berat diberlakukan selama 30 hari. BGN menyatakan sanksi dapat menjadi permanen apabila hasil evaluasi menunjukkan kondisi dapur tergolong berat dan tidak memenuhi persyaratan.
Pemkab Pati juga menetapkan kejadian tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Pemerintah daerah menyatakan penanganan kesehatan korban menjadi prioritas, sementara distribusi MBG dari dapur yang terkait dihentikan sementara.
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan pemeriksaan akan menyasar seluruh 172 dapur SPPG di wilayah Pati. Pemeriksaan tidak hanya melihat kondisi bangunan, tetapi juga fasilitas dapur, kapasitas pengolahan makanan, serta kesesuaian operasional dengan standar prosedur yang berlaku.
Tim pemeriksa akan melibatkan berbagai unsur, termasuk Dinas Kesehatan, TNI, dan Forkopimda Kabupaten Pati. Pemerintah daerah ingin memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi di dapur MBG lainnya.
Sementara itu, penyebab pasti dugaan keracunan di Gembong belum dapat dipastikan. Dinas Kesehatan telah mengambil sampel makanan untuk pemeriksaan laboratorium. Hasil pengujian diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua minggu.
Dinas Kesehatan Jawa Tengah juga menyebut persoalan kedisiplinan penjamah makanan dalam menjalankan SOP menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi dalam kasus-kasus MBG. Namun, untuk kasus Pati, pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium sebelum menyimpulkan sumber kontaminasi atau penyebab gangguan kesehatan.
Hingga Kamis sore, BGN menyebut masih ada 59 orang yang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Kondisi para korban dilaporkan berangsur membaik.
Pemeriksaan terhadap 172 dapur SPPG di Pati kini menjadi langkah penting untuk memastikan program MBG berjalan dengan standar keamanan pangan yang ketat, mengingat makanan tersebut dikonsumsi oleh anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.
