Jepang tengah menghadapi krisis demografi yang kian mengkhawatirkan, dengan penurunan jumlah penduduk yang berlangsung cepat dan berdampak langsung pada masa depan generasi muda. Generasi Z dan Generasi Alpha disebut-sebut sebagai generasi yang “kehilangan” prospek masa depan cerah akibat beban ekonomi yang semakin berat di tengah populasi yang menua.
Saat ini, jumlah penduduk Jepang berada di kisaran 125 juta jiwa. Namun, proyeksi menunjukkan angka tersebut akan menyusut drastis hingga sekitar 100 juta pada 2050. Pada saat yang sama, proporsi penduduk lanjut usia berusia 65 tahun ke atas diperkirakan mencapai 37 persen. Kondisi ini mendorong rasio ketergantungan ekonomi melonjak tajam, dengan sekitar 89 lansia harus ditopang oleh setiap 100 penduduk usia produktif.
Akar persoalan krisis ini terletak pada rendahnya tingkat fertilitas Jepang yang hanya sekitar 1,15 anak per perempuan, jauh di bawah angka ideal 2,1 untuk menjaga keseimbangan populasi. Di sisi lain, usia harapan hidup yang panjang mempercepat pembalikan struktur usia. Sepanjang paruh pertama 2025, jumlah kelahiran tercatat hanya sekitar 319.000 bayi, melanjutkan tren penurunan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Wilayah pedesaan menjadi yang paling terdampak, seperti Prefektur Akita yang mencatat penyusutan penduduk hampir 2 persen per tahun, dengan sekitar 40 persen warganya merupakan lansia.
Bagi Generasi Z dan Alpha, situasi ini menghadirkan tantangan berlapis. Mereka diproyeksikan menjadi tulang punggung penerimaan pajak negara pada periode 2030–2040, namun harus menghadapi pasar kerja yang menyempit, beban pajak tinggi, sistem pensiun yang kian rapuh, serta wacana usia pensiun yang bisa mundur hingga 80 tahun. Ketergantungan pada otomasi dan kecerdasan buatan menjadi keniscayaan untuk menutup kekurangan tenaga kerja, sementara biaya membesarkan anak yang mahal membuat angka kelahiran sulit pulih.
Di kawasan perkotaan seperti Tokyo, arus migrasi generasi muda dari desa ke kota justru mempercepat kemunduran komunitas pedesaan. Kombinasi faktor ini menempatkan Jepang pada persimpangan krusial, di mana kebijakan kependudukan, ekonomi, dan ketenagakerjaan akan sangat menentukan apakah krisis demografi dapat diredam atau justru semakin dalam.
