Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk tahun 2026, ditetapkan pada 8 Januari 2026 di Jenewa melalui organizational meeting Dewan HAM PBB. Penunjukan ini melalui konsensus Asia-Pacific Group (APG) sejak Desember 2025, dijabat oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa.
Tugas Kepemimpinan
Indonesia akan memimpin seluruh sidang, proses, dan agenda tahunan Dewan HAM secara imparsial, objektif, serta transparan, termasuk membangun konsensus dan dialog lintas kawasan. Tema “A Presidency for All” menekankan efektivitas kerja Dewan dan partisipasi semua pemangku kepentingan.
Konteks Pengakuan
Sebagai presidensi pertama Indonesia sejak Dewan HAM dibentuk 2006, langkah ini bertepatan 20 tahun lembaga tersebut dan pengalaman RI sebagai anggota enam kali plus wakil presiden dua kali. Meski AS tarik diri dari beberapa badan PBB, Dewan HAM tetap beroperasi dengan RI dorong kredibilitas multilateral.
