Pemerintah tetap menargetkan program 1 Orang 1 Rekening dapat direalisasikan dalam dua bulan ke depan, meskipun gagasan tersebut sempat menuai beragam kritik dari masyarakat. Program yang disebut memberikan fasilitas rekening gratis dengan saldo awal Rp50.000 ini kembali menjadi perhatian setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan rencana tersebut masih berjalan.
Gagasan program 1 Orang 1 Rekening pertama kali disampaikan Airlangga pada September 2026. Sejak awal kemunculannya, rencana tersebut memunculkan berbagai tanggapan di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai program ini berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan, terutama bagi kelompok yang belum memiliki rekening.
Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan efektivitas dan manfaat program tersebut. Perhatian publik terutama tertuju pada kebutuhan anggaran, mekanisme pelaksanaan, serta dampak nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat setelah rekening dibagikan.
Dalam keterangannya pada Kamis (5/11/2026) malam, Airlangga menyampaikan bahwa program rekening gratis masih dalam tahap pematangan. Meski demikian, pemerintah tetap menargetkan realisasinya dalam kurun waktu dua bulan mendatang.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa rencana pemberian rekening kepada masyarakat belum dibatalkan. Pemerintah masih mempersiapkan sejumlah aspek teknis agar pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Salah satu hal yang menarik perhatian dari program ini adalah fasilitas saldo awal sebesar Rp50.000. Berdasarkan informasi yang beredar, saldo tersebut akan menjadi bagian dari fasilitas rekening yang disiapkan bagi masyarakat. Kehadiran saldo awal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi penerima manfaat untuk mulai menggunakan layanan perbankan.
Apabila terlaksana sesuai rencana, program ini berpotensi memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Kepemilikan rekening dapat membantu masyarakat mengakses berbagai layanan keuangan formal, mulai dari penyimpanan uang, transaksi digital, hingga penerimaan bantuan atau pembayaran secara nontunai.
Selama ini, sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan perbankan. Faktor seperti lokasi tempat tinggal, biaya administrasi, persyaratan pembukaan rekening, serta rendahnya literasi keuangan dapat menjadi hambatan bagi kelompok tertentu untuk masuk ke dalam sistem keuangan formal.
Melalui program satu orang satu rekening, pemerintah diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memiliki akses terhadap layanan perbankan. Namun, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah rekening yang berhasil dibuka.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah apakah rekening tersebut benar-benar digunakan secara aktif oleh penerimanya. Tanpa pemanfaatan yang berkelanjutan, pembukaan rekening dalam jumlah besar berisiko hanya menghasilkan rekening pasif yang tidak memberikan manfaat optimal.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan kejelasan mengenai kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, bank pelaksana, mekanisme distribusi saldo awal, serta sumber pendanaan program. Transparansi mengenai aspek tersebut penting agar pelaksanaan kebijakan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Program ini juga perlu memperhatikan perlindungan data pribadi masyarakat. Proses pendataan dan pembukaan rekening harus dilakukan dengan sistem yang aman agar informasi identitas penerima tidak disalahgunakan.
Di tengah berbagai tanggapan yang muncul, pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk menjelaskan secara terperinci manfaat, sasaran, dan mekanisme program tersebut. Penjelasan yang transparan diperlukan agar masyarakat dapat memahami tujuan kebijakan sekaligus menilai efektivitas penggunaan anggaran negara.
Dengan target realisasi dalam dua bulan ke depan, perkembangan program 1 Orang 1 Rekening kini menjadi perhatian. Publik menantikan apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu memperluas akses keuangan masyarakat atau justru menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya.
