Pemerintah China resmi memberlakukan pajak penjualan sebesar 13 persen terhadap alat kontrasepsi, termasuk kondom, mulai 1 Januari 2026. Kebijakan ini ditempuh sebagai bagian dari strategi negara tersebut untuk menekan laju penurunan angka kelahiran yang kian mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, langkah ini justru memicu polemik luas di tengah publik dan kalangan pakar.
Kebijakan tersebut mengakhiri pembebasan pajak alat kontrasepsi yang telah berlaku sejak 1994, ketika China masih menerapkan kebijakan satu anak. Pemerintah menilai penghapusan insentif pajak ini sejalan dengan reformasi fiskal yang bertujuan mendorong pernikahan dan kelahiran, di saat populasi China terus menyusut selama tiga tahun berturut-turut. Pada 2024, jumlah kelahiran tercatat hanya 9,54 juta, menjadi salah satu yang terendah dalam sejarah modern negara itu. Sebaliknya, sektor pendukung keluarga seperti penitipan anak dan layanan perawatan lansia justru dibebaskan dari pajak pertambahan nilai.
Meski demikian, kebijakan pajak kontrasepsi ini menuai kritik tajam. Di media sosial Weibo, banyak warganet menilai langkah tersebut tidak menyentuh akar persoalan rendahnya fertilitas. Biaya membesarkan anak yang sangat tinggi, tekanan ekonomi, serta ketidakpastian masa depan dinilai jauh lebih menentukan keputusan pasangan untuk memiliki anak dibanding harga kondom. Kekhawatiran juga muncul terkait dampak kesehatan masyarakat, mulai dari potensi meningkatnya kehamilan tidak direncanakan hingga risiko infeksi menular seksual, termasuk HIV.
Sejumlah pakar demografi turut mempertanyakan efektivitas kebijakan ini. Demografer Yi Fuxian menyebut pajak kontrasepsi sebagai kebijakan yang “berlebihan dan tidak tepat sasaran”. Ia menilai masyarakat mampu membedakan antara biaya alat kontrasepsi dengan beban ekonomi jangka panjang dalam membesarkan anak, sehingga kenaikan pajak kondom kecil kemungkinan berdampak signifikan terhadap tingkat kelahiran.
Di tengah populasi yang menua dan pertumbuhan ekonomi yang melambat, pemerintah China menghadapi tekanan besar untuk segera menemukan solusi demografi yang berkelanjutan. Kritik publik menegaskan bahwa kebijakan fiskal semata tidak cukup, dan pemerintah didorong untuk lebih fokus pada reformasi sosial-ekonomi, seperti subsidi keluarga, perumahan terjangkau, dan jaminan kerja, guna benar-benar mengatasi krisis kelahiran yang kini membayangi masa depan China.
