KEDIRI — Konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) antara Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf resmi berakhir setelah kedua tokoh sepakat melakukan islah. Kesepakatan damai itu dicapai dalam pertemuan yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada Kamis, 25 Desember 2025.
Islah tersebut mengakhiri polemik berkepanjangan yang sempat memicu kekhawatiran perpecahan di organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia itu.
Latar Belakang Konflik
Konflik bermula pada November 2025, ketika Syuriyah PBNU memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf dari jabatannya sebagai Ketua Umum. Pemberhentian itu dikaitkan dengan sejumlah kebijakan yang dinilai melanggar aturan organisasi, termasuk undangan terhadap narasumber yang dianggap kontroversial dalam beberapa agenda PBNU.
Situasi kemudian memanas dengan munculnya aksi saling mencopot jabatan di internal kepengurusan. Rais Aam PBNU juga membentuk tim pencari fakta untuk menelusuri persoalan tersebut. Upaya rekonsiliasi sempat dilakukan, namun belum membuahkan hasil hingga digelarnya Musyawarah Kubro ulama sepuh NU di Lirboyo.
Musyawarah Kubro tersebut merekomendasikan agar islah dilakukan paling lambat 24 Desember 2025 sebagai jalan keluar untuk meredam konflik yang kian meluas.
Proses Islah
Pertemuan islah di Lirboyo diprakarsai oleh para masyayikh dan mustasyar NU. Dalam forum tersebut, kedua tokoh utama konflik akhirnya duduk bersama dan mencapai kesepakatan damai.
Sebelumnya, Gus Yahya telah beberapa kali menyampaikan ajakan islah kepada Rais Aam, meski belum mendapat respons. Forum yang dimediasi para kiai sepuh itu akhirnya menjadi momentum penting bagi kedua kubu untuk mengakhiri perbedaan dan menegaskan kembali komitmen menjaga keutuhan organisasi.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Kesepakatan islah ini dinilai mampu mencegah perpecahan lebih jauh di tubuh PBNU. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga sepakat untuk menggelar Muktamar ke-35 PBNU sebagai forum penyelesaian final dan konstitusional atas dinamika yang terjadi.
Langkah ini diharapkan dapat memulihkan marwah PBNU sekaligus mengembalikan kepercayaan warga Nahdliyin di tengah kekhawatiran kader di tingkat nasional. PBNU diharapkan kembali fokus menjalankan peran keumatan dan kebangsaan secara solid pascakonflik.
