Perum Bulog memastikan program bantuan pangan beras (bansos) akan kembali digulirkan pada 2026 sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di tengah dinamika harga pangan. Program ini menargetkan sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan alokasi bantuan 10 kilogram beras per bulan selama empat bulan, atau total mencapai 720 ribu ton beras.
Penyaluran bansos beras tersebut melanjutkan skema yang telah diterapkan pada 2025 dan dinilai efektif. Sepanjang tahun lalu, realisasi distribusi bansos beras tercatat mencapai 707.929 ton. Pemerintah menilai bantuan pangan ini menjadi instrumen penting untuk menjaga ketahanan sosial, terutama bagi rumah tangga rentan.
Selain bansos beras, Bulog juga mendapat penugasan menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan volume mencapai 1,5 juta ton sepanjang 2026. Berbeda dengan tahun sebelumnya, penyaluran SPHP tahun ini dirancang lebih terukur. Distribusi akan dikurangi di sentra-sentra produksi utama seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat pada masa panen raya guna melindungi harga gabah petani.
Kebijakan pengaturan distribusi ini bertujuan mencegah kelebihan pasokan di pasar sekaligus memastikan ketersediaan beras dengan harga terjangkau di wilayah non-sentra produksi. Pada 2025, realisasi penyaluran SPHP tercatat mencapai 802.939 ton dari target yang ditetapkan.
Melalui kombinasi bansos beras dan program SPHP, pemerintah berharap stabilitas pasokan dan harga beras dapat terjaga, sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan petani di tengah tantangan ketahanan pangan nasional.
