sawit

Bupati Cirebon, H. Imron, mengumumkan rencana mencabut semua pohon kelapa sawit yang ditemukan di Kecamatan Pasaleman dan menggantinya dengan tanaman mangga Gincu (atau Gedong Gincu), sebagai respons terhadap Surat Edaran Gubernur Jawa Barat yang melarang penanaman sawit. Langkah ini diambil setelah peninjauan langsung ke lokasi, di mana ditemukan sekitar 400 batang sawit di lahan 2,5 hektare dari rencana total 6,5 hektare.

Latar Belakang

Penanaman sawit di Pasaleman diketahui Pemkab dari berita media, bukan laporan resmi, sehingga Bupati langsung turun lapangan bersama TNI dan DPRD untuk verifikasi. Kebun sawit tersebut tidak berizin dan tidak sesuai karakteristik wilayah perbukitan Cigobang, yang lebih potensial untuk komoditas lokal seperti mangga.

Rencana Penggantian

Pemkab akan menyediakan bibit mangga Gincu secara gratis untuk masyarakat, dengan pencabutan sawit dilakukan segera setelah rapat teknis bersama desa, camat, dan warga. Mangga Gincu dipilih karena merupakan varietas unggulan Cirebon yang ekonomis dan adaptif dengan kondisi lokal.

Dampak dan Dukungan

Kebijakan ini mendukung larangan gubernur untuk lindungi lingkungan Jawa Barat, sambil tingkatkan nilai ekonomi petani melalui tanaman buah premium. Hingga 6 Januari 2026, pelaksanaan masih dalam tahap persiapan rapat lanjutan.

​

Gubernur Jabar Larang Penanaman sawit Demi Jaga Kelestarian Lingkungan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi melarang penanaman kelapa sawit di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ini diambil sebagai langkah menjaga kelestarian lingkungan dan merespons dampak ekologis yang dinilai tidak sejalan dengan karakter wilayah Jawa Barat, seperti meningkatnya risiko bencana alam dan krisis air bersih di sejumlah daerah.

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK yang ditandatangani pada 29 Desember 2025. Surat edaran itu ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk segera mengimplementasikan kebijakan larangan budidaya kelapa sawit di wilayah masing-masing.

Dedi Mulyadi menjelaskan, Jawa Barat memiliki keterbatasan lahan, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, serta fungsi ekologis penting sebagai daerah resapan air dan penyangga lingkungan. Kondisi tersebut dinilai tidak cocok untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit yang membutuhkan area luas dan berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem.

Kebijakan ini bukan tanpa latar belakang. Enam bulan sebelumnya, Dedi Mulyadi sempat menghentikan rencana penanaman sawit di lereng Gunung Ciremai, Kabupaten Cirebon, melalui instruksi langsung kepada bupati setempat. Langkah itu diambil setelah muncul kekhawatiran akan dampak lingkungan di kawasan konservasi dan sumber air.

Selain itu, pemerintah provinsi juga menemukan ribuan pohon sawit yang ditanam secara ilegal di Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman. Temuan tersebut memicu respons cepat dari pemerintah daerah, termasuk rencana penggantian tanaman sawit dengan komoditas yang lebih ramah lingkungan.

Sebagai tindak lanjut, Dedi Mulyadi meminta agar kebun sawit yang telah terlanjur ada dialihkan secara bertahap ke komoditas lain yang sesuai dengan kondisi agroekologi Jawa Barat, seperti teh, kopi, atau tanaman perkebunan lain yang lebih berkelanjutan. Pengalihan ini diharapkan tetap menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan.

Larangan penanaman sawit ini bersifat menyeluruh dan tidak memberikan pengecualian, baik bagi petani, perusahaan swasta, maupun pihak lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk melindungi sumber daya alam, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mencegah bencana ekologis di masa mendatang.

Hashim Bantah Isu Prabowo Kuasai Jutaan Hektare sawit, Sebut Fitnah di Media Sosial

Jakarta — Ketua Dewan Pembina Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira), Hashim Djojohadikusumo, membantah keras tudingan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki jutaan hektare kebun sawit di Sumatera maupun wilayah lain di Indonesia. Hashim menegaskan isu tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang sengaja disebarkan melalui media sosial untuk merusak reputasi presiden.

Pernyataan itu disampaikan Hashim dalam sambutannya pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Gekira yang digelar di Nusantara Ballroom NT Tower, Jakarta, Minggu (21/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, Hashim menekankan bahwa Prabowo tidak memiliki satu hektare pun kebun sawit di mana pun di Indonesia.

“Isu itu sama sekali tidak benar. Presiden Prabowo tidak punya kebun sawit, bahkan satu hektare pun tidak ada,” kata Hashim di hadapan para kader Gekira.

Menurut Hashim, tudingan tersebut muncul seiring langkah pemerintah yang tengah menertibkan kebun sawit ilegal serta memberantas mafia sumber daya alam. Kebijakan itu, kata dia, menimbulkan ketidaknyamanan bagi kelompok-kelompok tertentu, sehingga memicu serangan balik berupa disinformasi dan fitnah di ruang digital.

Hashim menilai serangan melalui media sosial terhadap Prabowo terjadi hampir setiap hari dengan berbagai bentuk tuduhan, mulai dari isu penguasaan lahan hingga narasi lain yang tidak berdasar. Ia menyebut pola tersebut sebagai upaya sistematis untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Hashim juga mengajak seluruh kader Gekira dan Partai Gerindra untuk aktif meluruskan informasi palsu yang beredar di masyarakat. Ia meminta para pendukung pemerintah tidak diam, tetapi menyampaikan klarifikasi secara bertanggung jawab dan berbasis fakta

“Media sosial harus disikapi dengan kritis. Jangan mudah percaya dan jangan ikut menyebarkan fitnah. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran,” ujar Hashim.

Ia menegaskan, perang melawan disinformasi menjadi tantangan serius di era digital, sehingga diperlukan peran aktif masyarakat untuk menjaga ruang publik tetap sehat dan berimbang.

Presiden Prabowo Subianto mendorong penanaman kelapa sawit di Papua untuk mencapai swasembada energi melalui produksi BBM nabati dari sawit, tebu, dan singkong. Rencana ini diungkapkan saat arahan kepada kepala daerah Papua di Istana Negara pada 16 Desember 2025, menargetkan kemandirian dalam lima tahun.​

Alasan Ekonomi

Papua memiliki potensi energi besar, tapi saat ini bergantung pada pasokan BBM dari luar yang mahal, sehingga penanaman sawit diharapkan menghasilkan BBM lokal dan menghemat subsidi negara ratusan triliun rupiah per tahun dari impor. Strategi ini melengkapi tenaga surya dan hidro mini untuk daerah terpencil.​

Konteks Swasembada

Selain sawit untuk biodiesel, tebu dan singkong untuk bioetanol akan memastikan setiap daerah berdiri sendiri, mengurangi ketergantungan pusat dan menekan biaya logistik tinggi di Papua.

Presiden Prabowo memang menyampaikan keinginan agar Papua menjadi daerah yang mandiri atau swasembada energi dengan mengandalkan sumber daya lokal.

Gagasan swasembada energi Papua

Prabowo menjelaskan bahwa Papua memiliki potensi besar energi terbarukan, seperti tenaga surya dan tenaga air, yang bisa dimanfaatkan untuk melistriki daerah-daerah terpencil tanpa harus mengirim BBM mahal dari luar. Ia menegaskan target agar daerah-daerah di Papua ke depan bisa menikmati energi yang diproduksi di wilayahnya sendiri, sebagai bagian dari kemandirian energi dan pengurangan subsidi BBM nasional.

Peran masyarakat dan sumber daya lokal

Dalam arahannya kepada kepala daerah se-Papua, Prabowo menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya yang dikelola masyarakat setempat agar manfaat ekonomi dan energi dirasakan langsung warga Papua, bukan hanya perusahaan besar. Ia juga mengaitkan agenda swasembada energi ini dengan swasembada pangan, sehingga Papua didorong tidak hanya bergantung pasokan dari luar, tetapi mengembangkan produksi dan energi berbasis potensi lokal.

Dampak terhadap harga dan ketergantungan BBM

Dengan memproduksi energi di Papua sendiri, Prabowo menilai ketergantungan pada pasokan BBM dari luar daerah bisa dikurangi dan biaya logistik yang mahal dapat ditekan. Harapannya, hal ini akan membuat harga energi di Papua lebih terjangkau sekaligus menghemat ratusan triliun rupiah anggaran impor BBM secara nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Sumber:balikpapanku