Menaker

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang diumumkan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 16 Desember 2025 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan.​

Formula Kenaikan UMP

Rumus baru menggunakan skema inflasi + (pertumbuhan ekonomi × alfa), dengan rentang alfa 0,5–0,9 untuk fleksibilitas daerah. Penetapan akhir diserahkan ke Dewan Pengupahan Daerah yang mempertimbangkan kondisi lokal seperti Kebutuhan Hidup Layak (KHL).​

Latar Belakang Persetujuan

Pengumuman ini menyusul rapat terbatas di Istana pada November 2025, sejalan dengan Putusan MK Nomor 168/2023 untuk mengatasi disparitas upah antarprovinsi. Yassierli menekankan komitmen pemerintah menjaga keseimbangan antara buruh, pengusaha, dan pertumbuhan ekonomi.