Komdigi

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa Indonesia Game Rating System (IGRS) menjadi alat utama untuk melindungi anak di ekosistem gim nasional mulai Januari 2026. Sistem ini mewajibkan semua game, baik lokal maupun impor, mencantumkan label klasifikasi usia setelah verifikasi mandiri pengembang.

IGRS dirancang untuk menciptakan lingkungan Digital Aman bagi anak, dengan rating berdasarkan konten kekerasan, bahasa, dan elemen sensitif lainnya. Meutya Hafid, Menteri Komdigi, menyebutnya langkah strategis agar orang tua bisa memilih game sesuai usia anak, sekaligus dorong industri gim Indonesia lebih kompetitif.​

Pengembang isi formulir di portal IGRS untuk self-classification, lalu diverifikasi Komdigi; pelanggaran bisa picu penarikan game dari peredaran. Indonesia jadi negara pertama di Asia Tenggara dengan sistem rating mandiri berbasis kearifan lokal ini.

Komisi Informatika dan Digital (Komdigi) sedang menyusun regulasi baru terkait Artificial Intelligence (AI), dengan fokus khusus pada AI generatif untuk atasi risiko seperti hoaks, pelanggaran data, dan etika penggunaan.

Dua Perpres prioritas 2026: Peta Jalan AI Nasional (roadmap pengembangan lintas sektor) dan Etika Pemanfaatan AI (atur pengguna, industri, regulator soal keamanan siber, proteksi data, kesenjangan sosial). Ditargetkan disahkan awal 2026 setelah proses Kemenkumham. Raperin Menteri wajibkan label/watermark pada konten AI (gambar, video, teks) di platform digital; pelanggaran kena takedown via UU ITE. Lindungi whistleblower dan cegah eksploitasi kreatif.

Regulasi lengkapi UU PDP, UU ITE, KUHP; libatkan stakeholder untuk adaptasi industri 4.0 sambil jaga kedaulatan digital Indonesia.

Konten kreator dan konselor karier Abil Sudarman melaporkan serangan siber masif terhadap situs Ordal.id, perusahaannya, usai mengkritik dugaan Kebocoran Data pelamar di lowongan kerja Komdigi.

Sekitar pukul 13.00 WIB, Ordal.id kena 6.000 serangan cyber dalam waktu singkat; Abil sebut motifnya merusak, bukan curi data, dan timnya sedang lakukan forensik digital.

Serangan ini dua jam setelah Abil unggah video soroti Google Drive rekrutmen Komdigi yang buka akses Data Pribadi pelamar lain, langgar UU PDP.

Pratama Persistence, pakar keamanan siber, memang menyatakan bahwa kebijakan registrasi kartu SIM berbasis biometrik dihentikan sementara hingga ada kepastian hukum dan jaminan keamanan data. Pernyataan ini disampaikan terkait implementasi bertahap mulai Januari 2026 oleh Komdigi, yang menuai kekhawatiran risiko penyalahgunaan data wajah. Pemerintah tetap melanjutkan uji coba hybrid (NIK atau biometrik) untuk pelanggan baru, dengan kewajiban penuh Juli 2026.​

Pratama menyoroti kelemahan enkripsi, akses data yang longgar, dan kurangnya audit independen sebagai ancaman utama. Ia menekankan perlunya regulasi tegas agar data biometrik tak disalahgunakan di luar Registrasi SIM. Tanpa jaminan ini, kebijakan berpotensi memperburuk kejahatan siber seperti penipuan identitas.​

Implementasi tetap berjalan sukarela pada tahap awal untuk nomor baru, tanpa memengaruhi pelanggan lama. Kritik Pratama mendorong diskusi publik, meski Komdigi menargetkan pembersihan 310 juta nomor tak aktif untuk mitigasi scam. Integrasi dengan Dukcapil jadi kunci validasi, tapi butuh transparansi lebih.

Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memblokir akses ke aplikasi chatbot Grok milik Elon Musk, dan langkah ini banyak tersebar sejumlah media asing seperti Al Jazeera, BBC, The New York Times, dan The Straits Times. Pemblokiran bersifat sementara dan dilakukan karena Grok disalahgunakan untuk membuat konten pornografi palsu/deepfake yang dinilai melanggar hak asasi dan membahayakan perempuan serta anak.​

 
Apa yang dilakukan di Indonesia?
 

• Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memutus sementara akses ke Grok (aplikasi, situs grok.com, dan x.ai) per 10 Januari 2026; pengguna di Indonesia yang mencoba mengakses dialihkan ke halaman Trust Positif.​
• Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan kebijakan ini diambil untuk melindungi masyarakat dari maraknya deepfake asusila dan menjadi sinyal bahwa pengawasan AI di Indonesia akan diperketat.​

 
Sorotan media asing
 

• Al Jazeera dan media internasional lain menulis bahwa Indonesia adalah negara pertama yang memblokir Grok karena risiko konten pornografi palsu berbasis AI, mengutip pernyataan resmi Meutya Hafid.​
• The New York Times dan BBC melaporkan Indonesia dan Malaysia sebagai negara pertama yang secara resmi membatasi Grok, dengan Indonesia bergerak lebih dulu, lalu Malaysia menyusul sehari kemudian.​

 
Alasan utama ditahan
 

• Pemerintah menyebut Grok dimanfaatkan untuk menghasilkan dan menyebarkan gambar seksi/deepfake terhadap orang asli tanpa persetujuan, yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi dan martabat korban.​
• Dampak psikologis korban, kerusakan reputasi, dan potensi mengungkapkan di ruang publik dijadikan dasar pertimbangan, sambil menuntut pihak X/xAI memperbaiki sistem keamanan dan memberikan klarifikasi kepada pemerintah Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Indonesia telah menghentikan akses sementara terhadap layanan AI Grok milik Elon Musk pada 10 Januari 2026. Langkah ini diambil karena risiko penyebaran konten pornografi deepfake nonkonsensual, termasuk manipulasi gambar warga menjadi konten asusila.

​
Alasan Pemblokiran
Komdigi menemukan Grok belum memiliki pengaturan memadai untuk mencegah produksi konten pornografi berbasis foto nyata, melanggar Permen Kominfo No. 5/2020 tentang PSE Privat. Pemerintah memanggil perwakilan X untuk klarifikasi, dengan ancaman blokir permanen jika tidak kooperatif.​

 
Respons Global
Indonesia disebut negara pertama yang Blokir Grok, disorot Reuters dan The Guardian karena kekhawatiran konten seksual AI, termasuk visual anak. xAI membatasi fitur gambar untuk pelanggan berbayar, sementara Elon Musk ancam hukum bagi pelaku konten ilegal.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengklaim transaksi judi online (judol) di Indonesia turun drastis hingga 57% sepanjang 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, berdasarkan data PPATK.

​
Data PPATK
Hingga kuartal III 2025, perputaran dana Judol mencapai Rp155,4 triliun, turun dari Rp359,8 triliun pada 2024. Jumlah pemain juga anjlok 68,32% menjadi 3,1 juta orang dari 9,7 juta.

​
Upaya Pemerintah
Menkomdigi Meutya Hafid menyebut penurunan ini hasil kolaborasi lintas instansi, termasuk pemblokiran situs, pemantauan konten, dan pelacakan aliran dana. Capaian ini disebut sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari dampak destruktif judol.

​
Komitmen Berkelanjutan
Pemerintah berjanji tingkatkan pengawasan agar ruang digital tetap aman, dengan menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat.