BBNKB
Gus Khozin Ingatkan Daerah: Opsen PKB-BBNKB Jangan Memberatkan Warga
Gus Khozin, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, mengingatkan pemerintah daerah agar hati-hati menerapkan Opsen Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Ia menekankan bahwa kenaikan opsen harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat setempat, bukan hanya target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tanpa kalkulasi seksama, kebijakan ini berpotensi memberatkan warga dan menimbulkan ketidakadilan sosial.
Gus Khozin mengusulkan review ulang Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di daerah yang sudah mengesahkannya, demi keseimbangan antara penguatan fiskal dan daya beli masyarakat. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada 17 Februari 2026.
Stop Bayar Pajak Jadi Trending, Pemprov Jateng Bungkam
Seruan viral "stop bayar pajak" kendaraan di Jawa Tengah dipicu pungutan opsen PKB dan BBNKB yang naik 16,6% serta 32%, bikin tagihan membengkak seperti Rp87.500 untuk motor Vario 2015.
Kepala Bapenda Jateng Danang Subroto bilang kenaikan opsen sudah matang, bandingkan dengan provinsi tetangga seperti Jatim dan DIY, dan uangnya kembali ke masyarakat via program kesehatan. Ia konfirmasi opsen tetap sama di 2026, tanpa pemutihan karena rugi Rp300 miliar tahun lalu.
Warga seperti Musta enggan bayar dan tunggu pemutihan, anggap beban ekonomi sulit; pejabat lain di Pemprov Jateng banyak bungkam saat ditanya.