Agama
Konflik Sara Meluas Usai Masjid Dirusak Pemerintah Tetapkan Jam Malam
Konflik SARA di Papua Barat memanas setelah masjid di Manokwari dirusak pada 6 Januari 2026, memicu pemerintah menetapkan jam malam mulai 7 Januari pukul 18.00-05.00 WIB di wilayah tersebut.[conversation_history]
Kronologi Kerusakan
Kelompok tidak dikenal merusak Masjid Al-Falah dengan melempar batu dan membakar bendera merah putih di halaman sekitar pukul 22.00 WIB. Insiden ini memicu bentrokan antar kelompok Agama dan etnis yang berlangsung hingga dini hari, menyebabkan 3 luka ringan dan kerusakan 2 mobil. Polisi dan TNI dikerahkan untuk memisahkan massa.
Langkah Pemerintah
Gubernur Papua Barat menetapkan status darurat sipil dengan jam malam 12 jam sehari, larangan bergerombol lebih dari 5 orang, dan penutupan sementara rumah ibadah. Forkopimda menggelar mediasi antar tokoh agama untuk meredakan ketegangan etnis dan agama yang sudah memanas sejak November 2025.
Dampak dan Respons
Ribuan warga mengungsi sementara, sekolah libur hingga 10 Januari, dan aktivitas usaha lumpuh. MUI dan FKUB Papua Barat mengutuk kekerasan SARA sambil menyerukan dialog damai, sementara polisi buru pelaku utama untuk cegah eskalasi konflik horizontal
Kontroversi Panji Gumilang: Dugaan Penodaan Agama di Balik Kesuksesan Pesantren Al Zaytun
Pewarta Nusantara, Nasional - Menko Polhukam, Mahfud MD, mengungkapkan keprihatinannya terkait dugaan penodaan Agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang, yang dikaitkan dengan rasa nyaman yang dirasakannya di pesantren Al Zaytun.
Mahfud menjelaskan bahwa Panji merasa sangat nyaman sejak pesantren tersebut didirikan pada tahun 1996 dan telah berhasil menarik banyak donatur dengan menjadi entitas yang berlawanan dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII).
Menurut Mahfud, pada masa itu, mantan Presiden RI ke-2, B.J. Habibie, berencana menyumbangkan Rp1,2 triliun untuk membangun Al Zaytun.
Rencana ini didukung oleh Menteri Agama Malik Fajar dan Badan Intelijen Negara (BIN). Pesantren Al Zaytun yang didirikan oleh Panji sebenarnya merupakan strategi untuk memecah sisa gerakan Darul Islam atau NII.
Mahfud menjelaskan bahwa Panji memiliki keterikatan dengan Komandemen Wilayah (KW) 9 yang dibentuk pada tahun 1985 sebagai upaya pemerintah untuk memecah belah NII dari dalam.
Strategi ini berhasil, NII pecah dan Al Zaytun berdiri. Namun, banyak anggota NII yang kemudian melarikan diri dan mengungkapkan bahwa Al Zaytun sebenarnya terkait dengan NII.
Baca Juga; Gus Yusuf Apresiasi Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah Adakan Halaqah Pendidikan Politik Santri
Pesantren Al Zaytun terus berkembang dan mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah. Dengan nuansa nasionalis, pesantren ini menampilkan atribut kebangsaan seperti penamaan gedung dengan nama tokoh Nasional, penerapan kurikulum kewarganegaraan, dan penanaman ideologi Pancasila.
Mahfud melihat Al Zaytun sebagai kota santri modern. Namun, belakangan ini pesantren ini menjadi sorotan publik karena dugaan penodaan agama yang terkait dengan Panji Gumilang.
Bareskrim Polri sedang menyelidiki dugaan tindak pidana penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh Panji Gumilang.
Selain itu, Panji juga diduga terlibat dalam kasus pencucian uang (TPPU), yang saat ini sedang diselidiki oleh penyidik setelah menerima laporan hasil analisis rekening atas nama Panji Gumilang.
Kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, merespons tuduhan dugaan TPPU kliennya dengan meminta pemerintah untuk lebih bijak dalam menanggapi polemik yang melibatkan Al Zaytun. (*Ibs)
Baca Selengkapnya