Aceh Tamiang

Masyarakat di Aceh Tamiang mulai menempati hunian sementara (huntara) pascabencana banjir besar akhir tahun 2025. Pemerintah pusat melalui Kementerian PU, BNPB, dan BUMN seperti Hutama Karya serahkan ratusan unit Huntara modular di Gampong Bundar dan sekitarnya pada awal Januari 2026.​

 
Kemajuan Pembangunan
Huntara berkapasitas 336 jiwa (84 KK) di lokasi utama rampung 10 Januari 2026 dengan 7 blok baja ringan, dilengkapi air bersih, sanitasi, listrik, dan toilet komunal. Total 600 unit Danantara tahap I diserahkan, termasuk 375 unit teraliri listrik PLN, didistribusikan secara bertahap mulai 100 unit untuk adaptasi warga.​

 
Respons Lokal
Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengapresiasi kecepatan dari lahan HGU PTPN, dengan tambahan fasilitas klinik, taman bermain, dan internet untuk Pemulihan holistik. Warga kini bertransisi dari tenda darurat ke tempat tinggal yang layak, tanda-tanda fase pemulihan pascabencana.

Rombongan relawan kemanusiaan asal Banten, gabungan dari Fesbuk Banten News, Aksi Semangat Peduli, dan Petualang Rescue, mengalami dugaan pungutan liar (pungli) senilai Rp100 ribu oleh oknum Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang saat membawa bantuan ke korban bencana di Aceh Tamiang. Insiden viral melalui video terjadi di depan Terminal Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, pada 7 Januari 2026, setelah truk mereka sempat pecah ban di tol.

​
Kronologi Kejadian
Relawan berangkat dari Serang pada 6 Januari membawa 1.250 Al-Qur'an, 1.000 mukena, sajadah, peci, baju koko, serta karpet masjid untuk trauma healing dan bersih-bersih masjid pascabencana banjir. Mereka terpaksa bayar di warung karena fokus pengiriman cepat, meski kendaraan lain juga dihentikan di lokasi sama.

​
Respons Otoritas
Balai Pengamanan Transportasi Darat (BPTD) Sumsel periksa oknum petugas mulai 8 Januari untuk proses lanjutan. Video picu kecaman publik, dengan relawan sebut terpaksa bayar demi kelancaran misi kemanusiaan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirimkan 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Aceh Tamiang untuk membantu pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut. Penugasan ini digagas Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai bagian dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) praja, difokuskan membersihkan dan mengaktifkan kembali kantor-kantor pemerintahan serta layanan publik agar roda pemerintahan normal.

​
Kronologi Penugasan
Kloter pertama 413 praja berangkat 3 Januari 2026 dari Bandara Soekarno-Hatta, diikuti kloter kedua (414 orang) pada 4 Januari dan ketiga (179 orang) pada 5 Januari, plus 132 praja advance team; seluruhnya tiba Aceh Tamiang paling lambat 5 Januari. Bertugas satu bulan hingga 3 Februari 2026, lengkap alat pembersih seperti sekop dan cangkul.

​
Tujuan Strategis
Aceh Tamiang prioritas karena kerusakan paling parah di antara daerah terdampak Aceh, Sumut, dan Sumbar; setelah selesai, praja potensial digeser ke Aceh Utara atau Aceh Timur. Inisiatif ini percepat pemulihan ekonomi dan pemerintahan desa, sekaligus latih ketangguhan praja hadapi situasi riil.

Banjir dahsyat di Aceh Tamiang pada akhir November hingga awal Desember 2025 memang luar biasa, dengan ketinggian air mencapai 3 hingga 5 meter di beberapa area, sehingga mampu mengangkat mobil-mobil seperti mainan dan meratakan rumah dengan tanah. Kekuatan Banjir bandang dari Sungai Tamiang ini membuat kendaraan terbawa arus deras, sebagaimana terlihat di video-video viral yang menunjukkan mobil terapung di permukiman. Peristiwa ini dipicu hujan lebat berkepanjangan, melumpuhkan 12 kecamatan dan menewaskan 60 orang di wilayah tersebut.

Dampak Utama

Total pengungsi mencapai 208.163 jiwa di 633 titik pengungsian, dengan 11.707 rumah rusak, termasuk 3.633 rumah rusak berat. Fasilitas seperti 66 unit pendidikan, 43 tempat ibadah, dan 43 fasilitas kesehatan juga hancur. Korban jiwa di Aceh Tamiang paling tinggi dibanding daerah lain di Aceh, dengan total 435 meninggal di provinsi ini per 16 Desember 2025.[3][1]

Kondisi Terkini

Hingga pertengahan Desember 2025, akses jalan mulai dibuka meski masih tertutup lumpur dan puing, sementara bantuan logistik dari TNI, Polri, dan SAR terus didistribusikan. Permukiman warga belum pulih sepenuhnya setelah tiga pekan, dengan banyak area seperti "kota zombie" akibat kehampaan dan bau busuk. Pemerintah pusat, termasuk kunjungan Presiden Prabowo Subianto, memantau pemulihan.