Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul memang telah mengumumkan pembubaran parlemen untuk membuka jalan bagi pemilu lebih awal.
Kronologi Pengumuman
Anutin menyatakan niatnya pada 11 Desember 2025 melalui media sosial, dengan alasan “mengembalikan kekuasaan kepada rakyat” akibat kebuntuan legislatif dan hilangnya dukungan dari Partai Rakyat (People’s Party). Raja Maha Vajiralongkorn menyetujui dekrit pembubaran pada 12 Desember, sehingga pemilu wajib digelar dalam 45-60 hari ke depan.
Latar Belakang Politik
Sebagai pemimpin Bhumjaithai Party yang konservatif, Anutin naik tahta September 2025 setelah pendahulunya Paetongtarn Shinawatra dicopot pengadilan. Dukungan oposisi sempat didapat dengan janji reformasi konstitusi, tapi gagal dipenuhi, memicu ancaman mosi tidak percaya.
Konteks Tambahan
Pengumuman ini bertepatan dengan bentrokan perbatasan Thailand-Kamboja yang menewaskan 20 orang dan mengungsikan ratusan ribu warga. Anutin akan pimpin pemerintahan sementara dengan kewenangan terbatas, termasuk tanpa hak setujui anggaran baru.
Sumber: balikpapanku
