Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, mengungkapkan bahwa pemerintahnya belum menerima tanggapan atas tawaran bantuan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran tersebut turut menyebabkan kabut asap yang berdampak hingga ke wilayah Malaysia.
Menurut laporan media Malaysia, Zahid menyebut negaranya menawarkan bantuan berupa satu pesawat, tiga helikopter, serta sekitar 52–55 personel untuk membantu operasi pemadaman. Tawaran itu disampaikan dalam kunjungan dan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Indonesia pada September 2026.
Zahid mengatakan Badan Pengurusan Bencana Negara Malaysia (NADMA) dan Kementerian Luar Negeri Malaysia juga telah mengirimkan surat kepada mitra mereka di Indonesia. Namun, hingga 11 Oktober 2026, pihak Malaysia mengaku belum memperoleh jawaban resmi atas tawaran tersebut.
Meski menyampaikan kekecewaan, Zahid mengatakan Malaysia memilih berprasangka baik dan menduga Indonesia mungkin merasa belum membutuhkan bantuan tambahan. Ia juga menegaskan bahwa persoalan kabut asap seharusnya tidak menjadi sumber pertentangan antara kedua negara, melainkan mendorong koordinasi dan kerja sama regional.
Sementara itu, pemerintah Indonesia menyatakan tawaran bantuan tersebut sedang dibahas. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, mengatakan koordinasi mengenai kemungkinan kerja sama penanganan karhutla dengan Malaysia masih berlangsung pada Senin, 12 Oktober 2026.
Sebelumnya, pada 18 September 2026, Presiden Prabowo disebut menyambut baik tawaran bantuan Malaysia saat bertemu Zahid di Hambalang, Kabupaten Bogor. Perkembangan ini menunjukkan bahwa tawaran awal telah disambut positif, tetapi tindak lanjut teknis dan koordinasi antarinstansi masih menjadi bagian penting sebelum bantuan dapat direalisasikan.
Persoalan karhutla dan kabut asap lintas batas kembali menyoroti pentingnya kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam pencegahan kebakaran, pemadaman, serta perlindungan kesehatan masyarakat. Hingga informasi yang dilaporkan pada 12 Oktober 2026, belum ada kepastian mengenai waktu pengerahan bantuan Malaysia.
