Bangkok/Pailin — Pemerintah Thailand membebaskan 18 tentara Kamboja yang ditahan selama lima bulan sebagai tawanan perang, Rabu (31/12/2025). Pembebasan tersebut dilakukan menyusul kesepakatan gencatan senjata terbaru antara kedua negara yang ditandatangani di pos perbatasan Chanthaburi–Pailin. Kesepakatan gencatan senjata itu dicapai oleh menteri pertahanan Thailand dan Kamboja sebagai upaya meredakan ketegangan akibat konflik bersenjata di wilayah perbatasan yang berlangsung sejak pertengahan 2025. Konflik Thailand–Kamboja bermula dari sengketa wilayah perbatasan yang kemudian berkembang menjadi bentrokan bersenjata selama beberapa pekan. Pada akhir Juli 2025, sebanyak 20 tentara Kamboja ditangkap oleh militer Thailand. Dari jumlah tersebut, dua orang lebih dahulu dibebaskan dengan alasan medis. Dalam kesepakatan gencatan senjata, kedua pihak sepakat tidak mengirimkan bala bantuan tambahan ke wilayah konflik dan menjaga situasi tetap kondusif selama 72 jam. Masa tenang tersebut menjadi prasyarat sebelum pembebasan tawanan dilakukan. Para tentara Kamboja yang dibebaskan tiba di Provinsi Pailin, Kamboja, sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Mereka diangkut menggunakan bus dan tampak melambaikan tangan serta menyapa warga yang menyambut dengan sorak sorai. Pemerintah Thailand menyatakan pembebasan ini merupakan bentuk itikad baik dan komitmen terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan internasional. Sementara itu, otoritas Kamboja menyambut langkah tersebut sebagai sinyal positif menuju perdamaian penuh antara kedua negara. Pembebasan 18 tentara Kamboja ini dinilai menghilangkan salah satu hambatan utama dalam proses normalisasi hubungan bilateral. Sebelumnya, Thailand sempat menyatakan penahanan tawanan perang merujuk pada Konvensi Jenewa, yang memungkinkan penahanan hingga permusuhan resmi dinyatakan berakhir. Pasca pembebasan dan penerapan gencatan senjata, situasi di sepanjang perbatasan Thailand–Kamboja dilaporkan berangsur tenang. Kondisi tersebut diharapkan dapat memperkuat stabilitas kawasan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat di kedua negara.
Video: Kumparan
