Pada tahun kedua kepresidenan Prabowo Subianto (2026), militer Indonesia mengalami ekspansi signifikan melalui pembentukan Kodam baru dan ratusan batalyon, sejalan dengan doktrin Sishankamrata untuk pertahanan wilayah yang lebih responsif. Kebijakan ini juga mencakup pemberian kewenangan TNI di ranah siber untuk menangani ancaman hybrid seperti disinformasi dan serangan dunia maya.
Presiden Prabowo meresmikan 6 Kodam baru pada Agustus 2025 di wilayah strategis seperti Riau-Kepulauan Riau (Kodam XIX/Tuanku Tambusai), Lampung-Bengkulu (Kodam XXI/Radin Inten), dan Kalimantan Tengah-Selatan (Kodam XXII/Tambun Bungai). TNI AD menargetkan total 37 Kodam hingga 2029 dengan tambahan 16 unit bertahap, disertai 20 Brigif TP dan 100 Yonif TP untuk mempercepat komando di daerah rawan bencana dan konflik.
Penambahan batalyon difokuskan pada satuan teritorial pembangunan untuk memperluas jangkauan hingga kabupaten/kota, termasuk di NTT dan Yogyakarta mulai 2026, guna dukung kesejahteraan rakyat dan respons ancaman non-militer. Total ratusan unit baru ini menyesuaikan anggaran, personel, dan infrastruktur untuk perkuat pertahanan pulau-pulau besar.
TNI memperluas peran di siber melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) plus unit khusus TNI, termasuk monitoring hoaks dan operasi informasi digital, sebagai respons dinamika geopolitik di tahun Prabowo. Kritik muncul soal potensi dwifungsi, tapi pemerintah tekankan fokus pertahanan semesta tanpa intervensi sipil.
