Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda memang meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengkaji ulang aturan keselamatan transportasi, khususnya pada mudik Lebaran 2026.
Ia menyoroti larangan mudik lintas provinsi menggunakan sepeda motor, yang dinilai perlu evaluasi berdasarkan data kecelakaan dan infrastruktur jalan terkini untuk hindari korban jiwa berlebih. Huda juga desak koordinasi antar kementerian agar hindari tumpang tindih kebijakan saat puncak arus mudik.
Pernyataan ini disampaikan di tengah persiapan mudik nasional, dengan penekanan pada rekayasa lalu lintas, kesiapan armada, dan sinergi Polri-Kemenhub agar tidak terulang kemacetan pelabuhan atau terminal seperti sebelumnya.
