Siti Zuhro, peneliti utama politik BRIN, mengungkap pandangan Presiden Prabowo Subianto bahwa negara maju cenderung bersifat sentralistis untuk menciptakan kesatuan pembangunan. Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan di Kertanegara pada 30 Januari 2026, yang membahas pemilu, pilkada, serta hubungan sentralisasi-otonomi daerah.
Pertemuan bertemu Siti Zuhro, Abraham Samad, Susno Duadji, dan dua tokoh lainnya, berlangsung cair setelah Prabowo paparkan program pemerintahannya. Siti menyoroti bahwa pilkada harus menghasilkan pemerintahan daerah yang efektif, dengan mempertimbangkan kesesuaian, ketepatan, dan keterjangkauan.
Prabowo menekankan negara maju memiliki kontinum sentralistis dalam pembangunan. Siti menanggapinya dengan mengutip Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menjamin otonomi daerah seluas-luasnya, agar pendekatan sentralisasi tetap sesuai konstitusi.
Siti menilai pemilu dan pilkada bukan hanya mengukur demokrasi, tapi harus merugikan pemerintahan bersih dan berwibawa. Hasil pilkada menentukan kualitas pemerintah daerah dalam mengurus dan melayani masyarakat.
