Ribuan pelajar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (15/9/2026). Mereka menyuarakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mendesak pemerintah memprioritaskan pendidikan gratis.
Massa aksi tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP). Pelajar dari berbagai jenjang SMP, SMA dan SMK disebut bergerak dari sejumlah titik menuju Kantor DPR Provinsi Papua Pegunungan.
Dalam aksi tersebut, para pelajar membawa spanduk dan poster dengan sejumlah tuntutan, termasuk tulisan “Tolak MBG” dan “Kami Minta Sekolah Gratis”. Mereka menilai persoalan utama yang dihadapi pelajar di Papua Pegunungan bukan hanya kebutuhan makanan, tetapi juga akses pendidikan.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa mereka menginginkan pendidikan gratis, ketersediaan guru yang memadai serta fasilitas sekolah yang layak. Anggaran yang digunakan untuk MBG dinilai lebih baik dialihkan untuk memperbaiki berbagai persoalan pendidikan yang masih dihadapi di daerah tersebut.
Aksi serupa juga berlangsung di wilayah Papua lainnya pada hari yang sama. Di Jayapura, Aliansi Solidaritas Pelajar West Papua menyuarakan tuntutan agar program MBG dihentikan dan anggarannya dialihkan untuk pendidikan gratis serta pembenahan fasilitas sekolah.
Di Nabire, Solidaritas Pelajar West Papua juga menggelar aksi penyampaian pendapat. Massa membawa tuntutan terkait MBG dan akses pendidikan gratis bagi masyarakat Papua.
Penolakan terhadap MBG di Wamena bukan pertama kali terjadi. Pada Februari 2025, pelajar di Kota Wamena juga pernah melakukan demonstrasi menolak program tersebut. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya saat itu menyatakan pemerintah menerima aspirasi yang disampaikan para pelajar.
Kelompok pelajar yang melakukan aksi kali ini menilai pemerintah perlu melihat kebutuhan daerah secara lebih spesifik. Mereka menyoroti persoalan seperti ketersediaan guru, kondisi bangunan sekolah dan akses pendidikan yang dianggap masih membutuhkan perhatian.
Di sisi lain, penolakan terhadap MBG merupakan aspirasi dari kelompok pelajar dan tidak berarti seluruh masyarakat Papua Pegunungan menolak program tersebut. Pemerintah sebelumnya juga menegaskan bahwa masyarakat yang tidak membutuhkan MBG dapat menyampaikan penolakan tanpa menghalangi pihak lain yang ingin menerima manfaat program.
Aksi 15 September ini pada akhirnya memperlihatkan adanya perdebatan mengenai prioritas penggunaan anggaran negara: antara pemenuhan kebutuhan gizi siswa melalui MBG dan tuntutan peningkatan akses serta kualitas pendidikan, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas.
