Wakil Menteri Keuangan Purbaya Yudha Wijaya menanggapi tegas OTT KPK terhadap pejabat DJP HA pada 9 Januari 2026, menegaskan komitmen pemerintah bersihkan korupsi struktural di sektor pajak.
Pernyataan Purbaya
Wamenkeu sebut kasus HA sebagai pelajaran berharga bahwa fasilitasi suap Rp800 juta untuk pengurangan pajak tidak diterima lagi. Ia instruksikan Direktorat Jenderal Pajak lakukan audit internal menyeluruh dan benahi sistem compliance untuk cegah praktik serupa.
Langkah Tindak Lanjut
Purbaya koordinasi dengan KPK bentuk satgas pencegahan korupsi DJP, termasuk digitalisasi pemeriksaan SPT berbasis AI dan transparansi merchant QRIS. “Korupsi pajak = pengkhianatan rakyat,” tegasnya dalam konferensi pers 10 Januari.
Konteks Reformasi
OTT ini bagian bersih-bersih birokrasi 2026 pasca-reformasi Kemenkeu, dengan target penerimaan pajak Rp1.900 T. Publik harap kasus ini jadi momentum akhir korupsi pajak.
