Presiden Prabowo Subianto menyindir pejabat dan tokoh yang datang ke lokasi bencana hanya untuk pencitraan. Saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, dia menegaskan jangan jadikan bencana sebagai objek foto.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap tegas terhadap pejabat dan tokoh yang hanya datang ke lokasi bencana untuk pencitraan semata. Saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Desember 2025, ia sindir praktik tersebut sebagai penyalahgunaan tragedi. Pernyataan ini respons atas dinamika pascabencana Sumatera, di mana narasi lapangan seperti tangis Irine Wardhanie kontras dengan kunjungan seremonial.
Konteks Sindiran
Prabowo tekankan bencana bukan objek foto atau konten medsos, tapi tuntut aksi nyata seperti alokasi Rp60 triliun dari Menkeu Purbaya. Ia soroti gap antara klaim “terkendali” pusat dan realitas Aceh Tamiang, di mana warga kibarkan bendera putih. Instruksi ini sejalan dengan respons filantropi Muhammadiyah yang fokus darurat tanpa publisitas berlebih.
Implikasi Kebijakan
Sidang kabinet perintahkan verifikasi lapangan ketat, prioritaskan distribusi bantuan UNDP-UNICEF dan infak Rp70 miliar Lazismu-MDMC. Prabowo dorong pejabat hindari “photo op” demi efektivitas pemulihan, tunjukkan komitmen meritokrasi. Langkah ini picu diskusi publik soal akuntabilitas di tengah krisis kemanusiaan.
Video: folkyogya
