Prancis dilanda gelombang demonstrasi besar pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Ratusan ribu warga turun ke jalan di berbagai kota untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, kenaikan biaya hidup, serta memburuknya kualitas layanan publik. Aksi yang awalnya berlangsung sebagai demonstrasi damai itu kemudian diwarnai bentrokan, penjarahan, dan pembakaran bangunan di sejumlah wilayah.
Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi di seluruh negeri. Sementara itu, pihak penyelenggara memperkirakan jumlah peserta mencapai 800.000 orang. Aksi tersebut melibatkan berbagai kelompok, mulai dari pelajar, mahasiswa, serikat pekerja, hingga pendukung gerakan rompi kuning atau Yellow Vests yang sebelumnya dikenal melalui protes terhadap biaya hidup dan ketimpangan ekonomi.
Gelombang protes kali ini tidak muncul secara tiba-tiba. Sejak September 2026, aksi yang dipelopori pelajar sekolah menengah berkembang menjadi gerakan yang lebih luas. Pada awalnya, para pelajar mempersoalkan kondisi sekolah yang dinilai semakin buruk, termasuk kekurangan tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan yang tidak memadai. Seiring berjalannya waktu, tuntutan tersebut bergabung dengan keresahan masyarakat mengenai harga kebutuhan sehari-hari, kenaikan harga bahan bakar, upah, dan kondisi pelayanan publik.
Situasi semakin memanas ketika demonstrasi meluas ke berbagai kota, termasuk Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, dan Limoges. Sebagian besar peserta disebut mengikuti aksi secara damai. Namun, sejumlah kelompok melakukan tindakan kekerasan yang merusak jalannya demonstrasi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pemerintah setempat.
Di Limoges, balai kota dilaporkan terbakar ketika kerusuhan berlangsung. Sementara itu, di Marseille, sejumlah demonstran menerobos masuk ke area balai kota. Di Lyon, kantor pariwisata turut menjadi sasaran pembakaran, sedangkan di sejumlah lokasi lain dilaporkan terjadi penjarahan toko, perusakan fasilitas umum, dan bentrokan dengan aparat keamanan.
Di Paris, aparat kepolisian berupaya mengendalikan situasi menggunakan gas air mata dan tindakan pembubaran massa. Bentrokan terjadi di sejumlah titik ketika kelompok demonstran bergerak di luar jalur aksi yang telah direncanakan. Kondisi tersebut membuat pengamanan diperketat, terutama di sekitar bangunan pemerintahan dan kawasan strategis.
Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengecam aksi kekerasan dan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tunduk pada tindakan perusakan. Presiden Emmanuel Macron juga menyampaikan kecaman terhadap kerusuhan tersebut. Pemerintah menyatakan bahwa hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat harus dihormati, tetapi pembakaran, penjarahan, dan serangan terhadap aparat maupun fasilitas umum tidak dapat dibenarkan.
Menurut laporan yang diterbitkan pada 18 Oktober, pemerintah mencatat sekitar 1.200 orang telah ditangkap dan sedikitnya 150 anggota kepolisian serta gendarmerie mengalami luka-luka dalam rangkaian kerusuhan. Angka tersebut merupakan laporan awal dan dapat berubah seiring perkembangan penyelidikan serta pendataan korban.
Di balik kerusuhan itu, persoalan ekonomi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi tantangan besar bagi kepemimpinan Prancis. Kenaikan biaya hidup membuat sebagian warga merasa semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara keluhan mengenai kualitas pendidikan dan layanan publik memperluas dukungan terhadap gerakan demonstrasi.
Meski demikian, tidak semua peserta demonstrasi terlibat dalam tindakan kekerasan. Banyak warga datang untuk menyampaikan tuntutan secara damai, sehingga penting untuk membedakan aspirasi demonstran dengan tindakan kelompok yang melakukan perusakan. Perbedaan tersebut juga menjadi bagian dari perdebatan mengenai cara pemerintah menangani demonstrasi dan menjaga ketertiban umum.
Gelombang protes ini memperlihatkan besarnya tekanan sosial yang sedang dihadapi Prancis. Pemerintah kini dituntut mencari jalan keluar terhadap persoalan biaya hidup dan layanan publik, sekaligus memulihkan keamanan di berbagai kota. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat serta upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam kekerasan.
