Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berdialog dengan sejumlah jurnalis senior, pimpinan media nasional, dan pakar dalam acara “Presiden Prabowo Menjawab” di kediamannya di Hambalang, Bogor, Rabu (16/9/2026). (estoria.id)
Dalam dialog tersebut, Prabowo mempertanyakan dasar anggapan bahwa sejumlah program pemerintah tidak berjalan dengan baik. Ia kemudian menyinggung MBG, Kopdes Merah Putih, serta kebijakan efisiensi anggaran.
Prabowo mengatakan penghematan anggaran yang menurutnya mencapai ratusan triliun rupiah dapat dialihkan untuk kebutuhan lain, termasuk perbaikan sekolah. “Salahnya apa kalau saya menghemat ratusan triliun? Saya bisa perbaiki sekolah,” kata Prabowo sebagaimana dikutip dari laporan mengenai dialog tersebut. (estoria.id)
Terkait MBG, pemerintah sebelumnya mengalokasikan Rp335 triliun dalam RAPBN 2026 untuk program tersebut dengan target penerima manfaat sekitar 82,9 juta orang. Pemerintah menyatakan program ini ditujukan untuk meningkatkan gizi sekaligus memberikan dampak ekonomi kepada UMKM dan pelaku usaha lokal. (setneg.go.id)
Di sisi lain, pelaksanaan MBG juga pernah mendapat evaluasi pemerintah. Pada Juli 2026, Prabowo meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk menindaklanjuti laporan mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai ketentuan. (setkab.go.id)
Untuk Kopdes Merah Putih, pemerintah membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat. Dalam pidato Agustus 2026, Prabowo menyebut sekitar 10 ribu koperasi telah beroperasi dan 3.300 di antaranya telah beroperasi secara optimal, sementara sisanya masih dalam tahap penyesuaian. (presidenri.go.id)
Prabowo juga menyinggung kebijakan pemerintah dalam penertiban pertambangan ilegal. Ia mempertanyakan pihak yang merasa dirugikan oleh langkah tersebut, sementara pemerintah menyatakan penertiban dilakukan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam.
Dalam dialog tersebut, Prabowo juga menyampaikan pandangannya bahwa pemerintah harus terus berupaya mengurangi kemiskinan dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan penjelasan dari Presiden mengenai kebijakan pemerintahannya.
Dengan demikian, pernyataan Prabowo bukan pengumuman bahwa seluruh program pemerintah telah terbukti berhasil atau gagal secara objektif. Pernyataan tersebut merupakan respons Presiden terhadap kritik sekaligus penjelasan mengenai alasan pemerintah mempertahankan sejumlah program prioritas.
