Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa upaya mengurangi kemiskinan harus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Ia bahkan menyampaikan pernyataan tegas bahwa dirinya lebih memilih tidak menjabat sebagai presiden apabila rakyat Indonesia masih terus terjerat kemiskinan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di kawasan Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026). Momen tersebut kemudian menjadi perhatian setelah pernyataannya diberitakan oleh sejumlah media dan beredar di media sosial.
Mengutip laporan Kompas.com sebagaimana dicantumkan dalam unggahan akun Instagram Makassar Info, Prabowo menyampaikan, “Saya tidak mau jadi presiden, rakyat saya miskin terus, saya tidak mau jadi presiden. Malu saya. Lebih baik saya enggak jadi presiden,” ujarnya.
Pernyataan itu menggambarkan penekanan Prabowo terhadap tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut pesan yang disampaikan dalam pidato tersebut, jabatan presiden tidak semata-mata berkaitan dengan kepemimpinan politik, tetapi juga dengan upaya menghadirkan perubahan nyata bagi kehidupan rakyat.
Kemiskinan masih menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Permasalahan ini berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk kesempatan kerja, tingkat pendapatan, akses pendidikan, layanan kesehatan, ketersediaan tempat tinggal yang layak, serta kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.
Karena itu, upaya mengurangi kemiskinan memerlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek, tetapi juga mendorong peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pemerataan akses pendidikan dan layanan publik merupakan sejumlah aspek yang berperan dalam proses tersebut.
Dalam acara Rakornas TPAKD, pembahasan mengenai akses keuangan juga menjadi bagian penting dari agenda pemerintah. Akses terhadap layanan keuangan dapat membantu masyarakat mengelola pendapatan, menyimpan uang secara aman, memperoleh pembiayaan usaha, dan membangun ketahanan ekonomi keluarga.
Namun, akses keuangan perlu disertai literasi yang memadai agar masyarakat dapat memahami manfaat, biaya, dan risiko layanan yang digunakan. Pembiayaan yang tepat dapat membantu pengembangan usaha, sedangkan pinjaman yang tidak sesuai dengan kemampuan membayar justru berpotensi menambah beban ekonomi rumah tangga.
Melalui penguatan akses keuangan di daerah, pemerintah diharapkan dapat memperluas kesempatan bagi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan keuangan formal. Pelaku UMKM, petani, nelayan, dan kelompok berpenghasilan rendah menjadi beberapa kelompok yang dapat memperoleh manfaat apabila program dilaksanakan secara tepat sasaran.
Pernyataan Prabowo tersebut juga menempatkan hasil kebijakan sebagai hal yang penting untuk diperhatikan. Komitmen politik dalam mengurangi kemiskinan perlu diikuti dengan program yang terukur, pelaksanaan yang konsisten, serta evaluasi berkala untuk melihat apakah kondisi kehidupan masyarakat benar-benar mengalami perbaikan.
Indikator seperti tingkat kemiskinan, kualitas pekerjaan, daya beli masyarakat, akses terhadap layanan dasar, dan pemerataan kesempatan ekonomi dapat digunakan untuk menilai perkembangan kesejahteraan masyarakat. Data yang akurat juga diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah.
Meski demikian, pernyataan dalam pidato tersebut merupakan penegasan komitmen dan prioritas yang disampaikan Presiden. Dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan tetap perlu dinilai berdasarkan data resmi dan hasil pelaksanaan kebijakan dalam jangka waktu tertentu.
Unggahan Makassar Info yang mengangkat pernyataan tersebut pun memicu perhatian publik terhadap persoalan kemiskinan dan tanggung jawab pemerintah. Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Pada akhirnya, tantangan utama pemerintah adalah menerjemahkan komitmen tersebut menjadi langkah konkret yang berkelanjutan. Penanganan kemiskinan membutuhkan koordinasi lintas sektor, penggunaan anggaran yang efektif, penciptaan kesempatan ekonomi, serta pengawasan agar program bantuan dan pemberdayaan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
