Partai Gerindra memang menyatakan dukungan terhadap wacana pelaksanaan Pilkada melalui DPRD. Pernyataan ini disampaikan oleh petinggi partai seperti Sekjen Sugiono dan Ketua DPP Prasetyo Hadi.
Alasan Utama
Dukungan Gerindra didasari efisiensi anggaran dan proses, karena Pilkada langsung dinilai boros, dengan biaya APBD melonjak dari Rp7 triliun pada 2015 menjadi lebih dari Rp37 triliun pada 2024. Sistem melalui DPRD dianggap lebih hemat tanpa mengorbankan esensi demokrasi, sebab anggota DPRD merupakan wakil rakyat hasil Pemilu.
Respons Partai Lain
Usulan ini sejalan dengan rekomendasi Partai Golkar dari Rapimnas 2025, yang mendorong Pilkada tidak langsung untuk kurangi ongkos politik dan tingkatkan partisipasi publik via DPRD. Wacana ini memicu perdebatan publik soal efisiensi versus partisipasi rakyat langsung.
