Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul memang mengumumkan pembubaran parlemen pada 11-12 Desember 2025. Pernyataan itu disampaikan untuk “mengembalikan kekuasaan kepada rakyat” di tengah perselisihan dengan oposisi, khususnya Partai Rakyat.
Konteks Pembubaran
Dekrit pembubaran disahkan Raja Maha Vajiralongkorn dan diumumkan di Royal Gazette pada 12 Desember 2025. Langkah ini mempercepat pemilu dari rencana akhir Januari menjadi dalam 45-60 hari ke depan, akibat ketidaksepakatan soal amandemen konstitusi.
Latar Belakang Politik
Anutin, dari Partai Bhumjaithai, menarik diri dari koalisi sebelumnya dan membentuk pemerintahan minoritas. Pembubaran dipicu ancaman mosi tidak percaya dari oposisi setelah kesepakatan dukungan tidak dipenuhi.
Dampak Tambahan
Keputusan ini bertepatan dengan konflik perbatasan Thailand-Kamboja yang menewaskan puluhan orang, meski Anutin menyatakan operasi militer tetap berjalan. Thailand menghadapi tantangan ekonomi seperti utang rumah tangga tinggi dan konsumsi lemah.
