Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan ada 54 juta warga miskin dari desil 1-5 yang belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan JKN. Sebaliknya, sekitar 15 juta warga dari desil 6-10 (kelompok mampu) justru tercatat sebagai penerima PBI.
Data ini disampaikan dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR RI di Senayan, Jakarta, pada 9 Februari 2026, dihadiri Mensos, Menkeu Purbaya, dan Dirut BPJS Kesehatan. Gus Ipul menekankan ketidakakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), di mana verifikasi 2025 baru mencakup 12 juta dari 35 juta kepala keluarga ideal.
Pemerintah melakukan cross-check data bertahap sejak 2025, menonaktifkan 11,53 juta penerima tak tepat sasaran pada Januari-Februari 2026. APBN 2026 alokasikan Rp48,78 triliun untuk 96,8 juta penerima sah, dengan target validasi cepat bersama daerah.
