Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sedang menyiapkan anggaran Rp20 triliun untuk membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan guna menstabilkan layanan kesehatan nasional. Langkah ini bagian dari prioritas fiskal pemerintahan Prabowo untuk penuhi hak konstitusional warga atas pelayanan kesehatan bermutu.
BPJS Kesehatan akumulasi defisit besar dari iuran peserta yang tertunggak, terutama sektor informal; dana Rp20T diambil dari pos APBN 2026 untuk tutup lubang tersebut. Purbaya, eks Ketua LPS, tekankan efisiensi agar tidak berulang.
Pembayaran ini percepat klaim rumah sakit, kurangi antrean operasi seperti jantung bawaan (4.000 kasus), dan dukung program MBG. Kebijakan selaras dengan hak akses kesehatan merata per UUD 1945 Pasal 28H.
