Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap biang kerok keributan BPJS Kesehatan PBI adalah penonaktifan mendadak 11 juta peserta tak tepat sasaran oleh BPJS, yang memicu protes publik meski anggaran pemerintah sudah dialokasikan Rp56,64 triliun untuk 2026. Ia menegur Dirut BPJS Ali Gufron Mukti karena proses tersebut tak beri pemberitahuan 2-3 bulan sebelumnya, menyebabkan image pemerintah jelek saat dana tetap keluar tapi peserta panik.
Pemerintah sediakan Rp46,46 triliun via DIPA Kemenkes dan Rp10 triliun cadangan di Bendahara Umum Negara, tapi pencairan tertahan menunggu kebijakan jelas soal PBI atau kenaikan iuran. Purbaya bantah tudingan Kemenkes bahwa Keuangan seret dana, tegas “uang banyak” dan siap bayar segera jika kebijakan clear.
Instruksikan BPJS beri grace period 3 bulan untuk peserta nonaktif agar tak kacau layanan seperti cuci darah, sambil perbaiki data DTKS agar tepat sasaran. Rapat di DPR 9 Februari 2026 ini juga soroti 41% PBI kelompok mampu yang bocor anggaran.
