Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan secara berkala setiap 5 tahun untuk tutup defisit tahunan yang diproyeksi Rp20-30 triliun pada 2026, meski pemerintah alokasikan subsidi Rp20T (Rp10T via Kemenkes + Rp10T langsung). Ia jamin kenaikan tak bebankan kelompok miskin (tetap disubsidi penuh) tapi fokus segmen menengah atas, karena iuran saat ini lebih murah dari sebatang rokok dan inflasi medis 10-15%/tahun. Defisit akumulasi 2025 capai Rp14T (klaim Rp190,3T vs iuran Rp176,3T) akibat beban JKN membengkak.
Pendapatan iuran tak seimbang klaim RS; subsidi APBN tak berkelanjutan jangka panjang.
Komisi IX soroti bukan solusi tunggal; Menkes tekankan JKN tetap universal tanpa gagal bayar RS.
