Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengakui keuangan provinsi di awal 2026 mengalami pukulan telak akibat tunggakan pembayaran proyek 2025 senilai Rp621 miliar yang jatuh tempo di Januari, plus pemangkasan dana transfer pusat Rp2,458 triliun. Total potensi dana hingga Rp3 triliun hilang untuk program baru, ditambah beban operasional seperti Masjid Al Jabbar Rp50 miliar/tahun dan Bandara Kertajati Rp100 miliar/tahun.
Langkah Penanganan
Dedi memangkas belanja non-prioritas seperti fasilitas pejabat, seremonial (hanya dua acara: HUT RI dan HUT Jabar), makan tamu dari Rp3,5 miliar jadi Rp500 juta, serta hapus perjalanan dinas gubernur Rp1,5 miliar. Meski tertekan, anggaran infrastruktur justru naik, misalnya jalan dari Rp3,5 triliun ke Rp4,5 triliun.
Dampak Fiskal Lain
Beban tambahan mencakup cicilan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hampir Rp600 miliar/tahun dan tunggakan iuran JKN sekitar Rp300 miliar. Dedi tekankan transparansi APBD dan prioritaskan pembangunan meski ruang fiskal sempit.
