Indonesia bersiap kirim hingga 8.000 pasukan TNI sebagai Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) ke Gaza dalam kerangka Board of Peace (BoP) inisiatif Presiden Trump, yang disepakati setelah resolusi DK PBB untuk stabilisasi pasca-gencatan senjata.
Kontroversi memuncak karena kelompok Islam, MUI, dan mahasiswa khawatir langgar politik bebas aktif RI serta risiko terlibat konflik proxy AS-Israel.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak umumkan Februari 2026 bahwa 5.000-8.000 prajurit (satu brigade) sedang dilatih fokus medis, teknik, dan keamanan perbatasan, target siap berangkat akhir Juni dengan 1.000 personel awal April. Menkomdigi Meutya Hafid konfirmasi komitmen hampir 50% target BoP 20.000 pasukan, markas di Gaza Selatan (Rafah-Khan Younis) per radio Israel; TNI AD tunggu mandat resmi Prabowo. Media asing seperti BBC, Times of Israel, NHK soroti sebagai negara pertama komitmen besar, sejarah pasukan asing Gaza sejak 1967.
Prabowo tekankan misi kemanusiaan dukung solusi dua negara, koordinasi BoP (Indonesia, UEA, Pakistan, Turki) awasi rekonstruksi dan demiliterisasi Hamas tanpa libat IDF langsung. Kemhan sebut detail negosiasi dengan PBB-AS, prioritas stabilitas Gaza pasca-“Perang 12 Hari” 2025; MUI ingatkan risiko korban TNI di zona konflik aktif. Hamas respons hati-hati: sambut bantuan netral tapi tolak pelucutan senjata.
Demo mahasiswa Jakarta-Bandung 27 Februari tolak pengiriman, anggap langgar Pancasila dan pro-Israel; MUI khawatir eskalasi korban sipil Gaza. Kritik lain: biaya miliaran rugikan APBN, prioritas bantuan kemanusiaan/humanitarian aid bukan militer; publik terbelah antara dukung perdamaian Prabowo vs solidaritas Palestina absolut. Hingga 27 Februari 2026, pemerintah tekankan misi damai non-combat tapi pelatihan TNI lanjut, picu debat nasional.
