Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memang menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,8 triliun untuk bantuan sosial reguler di tiga provinsi terdampak banjir Sumatera—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—untuk triwulan pertama 2026.
Anggaran ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp225.000–Rp750.000 per KPM dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Rp200.000 per bulan (total Rp600.000 untuk Januari–Maret), disalurkan via Himbara dan Pos Indonesia mulai Februari. Sasaran diambil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) BPS, fokus pada kebutuhan dasar menjelang Ramadan di tengah 247.949 rumah rusak dan 111.800 pengungsi per 27 Januari 2026.
Banjir dan longsor akhir November 2025 di 53 kabupaten/kota BNPB catatkan kerusakan fasilitas kesehatan (215), sekolah (4.546), dan infrastruktur lain; total penanganan pascabencana butuh Rp2 triliun lebih. Korban di Sumut seperti Tapanuli Tengah masih tunggu realisasi meski logistik terpenuhi.
