Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan perkembangan terbaru penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Rabu, 23 September 2026. Dalam laporan tersebut, BNPB menyebut aktivitas masyarakat secara umum masih berjalan normal meski kabut asap masih cukup tebal di sejumlah wilayah Kalimantan.
Suharyanto mengatakan lalu lintas, toko, rumah makan, dan berbagai aktivitas harian masyarakat tetap berjalan. Namun, ia mengakui terdapat gangguan pada akses keluar-masuk, terutama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
Kondisi paling terasa terjadi pada sektor transportasi udara. Kabut asap yang pekat menyebabkan jarak pandang terbatas sehingga mengganggu penerbangan komersial sekaligus operasi pemadaman dari udara, termasuk water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Hingga 22 September 2026, BNPB mencatat dari total 1.212,52 hektare lahan yang menjadi target penanganan di enam provinsi, sebanyak 1.002,74 hektare telah berhasil dipadamkan. Masih terdapat 209,78 hektare yang dalam proses pemadaman.
Lahan yang masih terbakar tersebar di enam provinsi. Kalimantan Selatan tercatat memiliki area terbakar terbesar, yakni 63,16 hektare. Selanjutnya Riau 56,68 hektare, Sumatera Selatan 35,5 hektare, Kalimantan Tengah 29,7 hektare, Jambi 13 hektare, dan Kalimantan Barat 11,74 hektare.
BNPB menyebut asap di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat masih pekat karena pelaksanaan OMC belum dapat berjalan maksimal. Kondisi tersebut juga menyulitkan operasi udara karena pesawat membutuhkan jarak pandang yang memadai untuk menjalankan misi pemadaman.
Dampak terhadap penerbangan juga cukup besar. Kementerian Perhubungan mencatat 409 penerbangan di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan terdampak selama 14–20 September 2026. Dari jumlah tersebut, 141 mengalami keterlambatan, 254 dibatalkan atau ditunda, dan 14 dialihkan.
Di tengah kondisi tersebut, BNPB memperkirakan penanganan karhutla dapat berakhir paling cepat pada pertengahan Oktober 2026 atau paling lambat pada minggu ketiga November 2026. Perkiraan tersebut tetap bergantung pada perkembangan cuaca dan datangnya hujan alami.
Sebelumnya, Suharyanto bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga memutuskan untuk sementara berkantor di Kalimantan Tengah guna mengawal langsung penanganan karhutla dan kabut asap. Keduanya berada di wilayah tersebut di tengah kondisi hujan yang masih minim.
Dengan demikian, laporan BNPB menunjukkan dua kondisi yang berlangsung bersamaan: aktivitas masyarakat di darat secara umum tetap berjalan, tetapi kabut asap masih menjadi persoalan serius terutama untuk mobilitas udara dan operasi pemadaman di Kalimantan Tengah serta Kalimantan Barat.
