Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dengan merumahkan dan mengganti seluruh pejabat strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di lima pelabuhan besar Indonesia, termasuk Tanjung Priok, untuk membersihkan praktik mafia dan mencegah kebocoran penerimaan negara. Reformasi ini dimulai pada 28 Januari 2026 sebagai “shock therapy” setelah berbagai kasus underinvoicing, peredaran ilegal, dan pengawasan lemah di pelabuhan.
Lima pelabuhan utama: Tanjung Priok (Jakarta), Belawan (Medan), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, dan lainnya yang rentan mafia. Pengganti dari internal Kemenkeu, terutama DJP, untuk tingkatkan kinerja operasional tanpa hambatan.
Purbaya beri waktu satu tahun ke Presiden Prabowo untuk benahi DJBC, hindari pembekuan seperti era Orde Baru; pegawai Bea Cukai pintar tapi butuh dorongan keras, termasuk program AI anti-underinvoicing. Hari ini ia lantik 36 pejabat eselon II Kemenkeu, mayoritas DJBC (31 orang), sebagai bagian bersih-bersih.
