Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta pemerintah membatalkan rencana impor 105.000-150.000 unit mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih, karena dianggap merugikan industri nasional dan bertentangan dengan kebijakan hilirisasi Prabowo. Ketua Banggar Said Abdullah (PDIP) tegas anggap penggunaan APBN untuk impor ini tak beri nilai tambah ekonomi domestik, potensi rugikan PDB hingga Rp39,29 triliun berdasarkan hitungan Celios.
Said Abdullah sebut impor ini abai perkuat otomotif lokal seperti Toyota, Mitsubishi, dan Isuzu yang punya TKDN tinggi, serta kurangi pendapatan tenaga kerja rantai pasok Rp17,39 triliun plus pajak Rp240 miliar; prioritas koperasi desa harus dukung UMKM nasional bukan korporasi asing. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra) minta tunda hingga Prabowo pulang dari lawatan, Agrinas klaim dana bukan APBN tapi swasta meski terkait program pemerintah. PDIP kritik kebijakan ini langgar arsitektur ekonomi Prabowo yang pro-industri dalam negeri.
Celios prediksi surplus otomotif domestik tergerus Rp21,67 triliun jika impor Mahindra Scorpio (35.000 unit) dan Tata Motors (70.000 unit) jalan; Banggar desak pilih produksi lokal atau leasing nasional untuk koperasi. Kemenperin dan Kemendes belum respons resmi per 27 Februari 2026, tapi tekanan DPR picu evaluasi Agrinas yang umumkan kesepakatan ekspor India awal Februari. Kasus ini tambah sorotan APBN 2026 pasca-polemik MBG, tuntut transparansi dana koperasi.
