Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) akan melakukan audit kelaikan bangunan gedung secara serentak mulai Januari 2026 di seluruh wilayah ibu kota. Kebijakan ini diambil sebagai langkah preventif untuk menekan risiko kebakaran serta kegagalan struktur bangunan yang berpotensi membahayakan keselamatan publik.
Kepala DCKTRP DKI Jakarta, Vera Revina Sari, menyatakan bahwa audit kelaikan ini mencakup seluruh bangunan umum, baik milik swasta maupun pemerintah daerah. Menurutnya, audit bertujuan memastikan setiap gedung memenuhi standar teknis, keselamatan, dan keandalan struktur sesuai regulasi yang berlaku.
Pada tahap awal, audit akan difokuskan pada gedung bertingkat lima hingga delapan lantai serta bangunan tinggi di atas delapan lantai, termasuk pencakar langit. Bangunan-bangunan tersebut dinilai memiliki tingkat risiko lebih tinggi sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap sistem struktur, proteksi kebakaran, dan kelayakan fungsi bangunan.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov DKI terlebih dahulu mendistribusikan daftar periksa (checklist) kelaikan bangunan untuk dilakukan penilaian mandiri oleh pemilik atau pengelola gedung. Setelah itu, inspeksi lapangan akan dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan DCKTRP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (TKTE), serta pemerintah kota dan wilayah setempat.
Vera menegaskan, audit kelaikan gedung ini merupakan bagian dari upaya membangun Jakarta yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Ia juga mengimbau para pemilik dan pengelola gedung untuk bersikap kooperatif agar proses audit berjalan lancar dan dapat segera ditindaklanjuti demi keselamatan bersama.
