Anggota DPD RI Arya Wedakarna sebut Pemilihan Gubernur akan diubah jadi penunjukan langsung oleh Presiden, bagian wacana sentralisasi kekuasaan pasca UU ITE revisi. Ia bilang sistem pilkada republik beda feodalisme Bali, tuntut presiden tunjuk gubernur lewat rekomendasi DPR/DPD untuk efisiensi anggaran. Pernyataan kontroversial ini respons dinamika politik Pilkada 2029, picu debat demokrasi vs efektivitas.
Arya kritik pilkada boros; wacana serupa muncul di kalangan elite Senayan.
Netizen Bali protes keras, anggap ide balik ke Orde Baru.
