Anggota DPR Jepang dari Partai Sanseito, Mizuho Umemura, secara tegas menolak pemberian izin lahan pemakaman tanah untuk warga Muslim, dengan alasan prioritas budaya Jepang dan risiko lingkungan. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat Komite Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan pada 27 November 2025. Isu ini mencuat di tengah meningkatnya populasi Muslim di Jepang yang mencapai sekitar 350 ribu orang pada 2024.
Latar Belakang Pernyataan
Mizuho Umemura menyoroti kekhawatiran kebersihan, drainase, pengolahan tanah, serta risiko bencana jika lahan digunakan untuk pemakaman tanah, yang bertentangan dengan tradisi kremasi Jepang yang mencapai 99,9% kasus. Ia menegaskan prinsip dasar harus melarang pemakaman tanah secara keseluruhan, bukan hanya mengakomodasi kebutuhan agama minoritas. Umemura juga menyarankan warga Muslim melakukan kremasi atau memulangkan jenazah ke negara asal.
Fakta Penting
- Partai dan Posisi: Umemura mewakili Partai Sanseito, partai nasionalis yang sering mengkampanyekan isu anti-pendatang asing.
- Tradisi Jepang: Hampir seluruh pemakaman di Jepang menggunakan kremasi, dengan hanya 10 lokasi pemakaman tanah utama yang berafiliasi agama seperti Kristen.
- Populasi Muslim: Sekitar 350 ribu orang pada awal 2024, dengan 150 masjid aktif per Juni 2024.
Kasus Serupa yang Dibatalkan
Rencana Gubernur Miyagi Yoshihiro Murai untuk bangun pemakaman Muslim dibatalkan September 2025 akibat penolakan publik via media sosial, yang khawatir akomodasi berlebih terhadap adat asing. Di Hiji, Oita, proyek Asosiasi Muslim Beppu gagal setelah wali kota oposisi Tetsuya Abe terpilih pada 2024, dengan isu kontaminasi air tanah sebagai alasan utama. Kasus-kasus ini menunjukkan resistensi lokal terhadap perubahan norma pemakaman.
