Jakarta, Pewarta Nusantara – Polemik terkait pemasangan Pagar Laut di sejumlah perairan Tangerang dan Bekasi hingga kini masih menjadi sorotan. Polri memastikan bahwa tidak ada unsur tindak pidana dalam kasus ini, sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dianggap sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk menangani masalah ini.
Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Mohammad Yassin menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan kepada KKP apabila diperlukan untuk membongkar pagar-pagar tersebut.
"Sampai sejauh ini belum ada tindak pidana yang terjadi," ujar Yassin, pada Rabu (15/1/2025).
Yassin juga menekankan bahwa jika persoalan pagar laut ini menimbulkan gejolak sosial atau mengganggu ketertiban masyarakat, Polri siap turun tangan.
"Jika ada gejolak sosial atau tindak pidana, tanpa diminta pun Polri akan turun ke lokasi," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Irvansyah menilai bahwa masalah pagar laut sebaiknya diselesaikan oleh KKP tanpa melibatkan banyak pihak.
"Kalau soal pagar laut, itu bukan tugas kita. Ini kewenangan KKP, dan saya yakin mereka mampu membereskan ini," tegas Irvansyah usai menghadiri upacara HUT ke-19 Bakamla RI di Tugu Proklamasi, Jakarta, pada Selasa (14/1/2025).
Irvansyah juga mengkritisi polemik ini yang dinilai tidak perlu berlarut-larut. "Ini sebenarnya tidak sulit. Robohkan saja pagarnya, cari siapa yang memasang, selesai. Tidak perlu ramai-ramai," imbuhnya.
Lebih jauh, Irvansyah menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Menurutnya, nelayan sebagai elemen utama di kawasan pesisir harus menjadi prioritas utama pemerintah sebelum membangun infrastruktur lainnya. "Yang perlu dibangun itu nelayannya dulu. Bereskan dulu masyarakatnya," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang diterima, KKP telah melakukan penyegelan terhadap beberapa pagar laut yang terdeteksi di perairan Tangerang dan Bekasi. Langkah ini diambil untuk mengawasi potensi aktivitas ilegal yang dapat merugikan ekosistem laut serta berdampak pada kegiatan nelayan.
Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan polemik mengenai pagar laut ini dapat segera menemukan solusi. KKP, sebagai pihak yang memiliki kewenangan utama, diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan tepat, dengan dukungan dari Polri serta koordinasi dengan instansi terkait.
Jakarta, Pewarta Nusantara – Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Khofifah Indar Parawansa, bersama jajaran pengurus Muslimat NU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 14 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, berbagai program strategis Muslimat NU dipaparkan, termasuk dua inisiatif baru yang akan diluncurkan pada Kongres XVIII Muslimat NU.
Khofifah menyampaikan laporan terkait berbagai program yang telah berjalan dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya di tingkat akar rumput. Presiden Prabowo menyambut baik inisiatif tersebut dan memberikan apresiasi atas kontribusi Muslimat NU dalam menyelesaikan permasalahan sosial di Indonesia.
“Beliau memberikan apresiasi luar biasa karena hal-hal kecil ini dipikirkan oleh Muslimat NU. Karena jaringannya luas, kita berharap efektivitas program ini akan bisa terasa lebih signifikan,” ujar Khofifah dalam keterangannya usai pertemuan.
Program Baru: Mustika Mesem dan Mustika Darling
Pada audiensi tersebut, Khofifah memperkenalkan dua program baru yang inovatif, yaitu Mustika Mesem (Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem) dan Mustika Darling (Muslimat Cantik Sadar Lingkungan).
Program Mustika Mesem menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan sederhana berbasis komunitas, seperti pengajian. Salah satu contohnya adalah membawa telur ke pengajian untuk diberikan kepada masyarakat miskin ekstrem dan anak-anak yang mengalami stunting. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata, baik dari segi gizi maupun dukungan kepada mereka yang membutuhkan.
“Jadi ini salah satu format bagaimana program Mustika Mesem bisa memberikan sapaan kepada mereka yang terindikasi stunting, sekaligus menyentuh mereka yang masuk dalam kategori miskin ekstrem di desa,” jelas Khofifah.
Sementara itu, program Mustika Darling mengedepankan kesadaran lingkungan melalui kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh kader Muslimat NU. Para kader akan terlibat dalam pemilahan sampah hingga membersihkan lingkungan di setiap kegiatan pengajian.
“Kalau setiap ranting, anak cabang, hingga cabang melakukan hal yang sama, dan ini diikuti oleh yang lain, saya rasa problem penumpukan sampah di berbagai daerah akan bisa diminimalisir,” tutur Khofifah optimis.
Persiapan Kongres XVIII Muslimat NU
Selain membahas program-program baru, audiensi ini juga membicarakan persiapan Kongres XVIII Muslimat NU yang akan digelar pada 11-16 Februari 2025 di Surabaya. Khofifah menjelaskan bahwa kongres ini akan dihadiri ribuan delegasi dari seluruh Indonesia, termasuk 532 cabang, 11 Pimpinan Cabang Istimewa (PCI), dan 37 Pengurus Wilayah (PW).
“Kami sowan Pak Presiden untuk mohon kerawuhan beliau pada pembukaan Kongres yang insyaallah dilaksanakan 12 Februari bulan depan. Ini momentum penting bagi Muslimat NU dalam merumuskan program strategis ke depan,” kata Khofifah.
Kongres ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi internal organisasi, tetapi juga ruang untuk mematangkan berbagai inisiatif yang akan memperkuat peran Muslimat NU sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu nasional.
Apresiasi Presiden dan Harapan untuk Masa Depan
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan apresiasinya terhadap Muslimat NU yang terus menunjukkan konsistensi dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Dengan jaringan yang kuat hingga ke tingkat ranting, Muslimat NU diharapkan dapat menjadi katalisator dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan ekstrem, stunting, dan persoalan lingkungan.
“Program seperti ini sangat baik karena langsung menyentuh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Muslimat NU memiliki kepedulian yang luar biasa terhadap kebutuhan di lapangan,” ujar Presiden.
Pertemuan ini diakhiri dengan harapan bersama bahwa program-program Muslimat NU dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dukungan pemerintah pun diharapkan semakin memperkuat upaya kolaboratif ini.
Blora, Pewarta Nusantara – Salah seorang anggota Pemuda Pancasila menjadi korban pengeroyokan dalam bentrokan yang terjadi di Perempatan Karangjati. Korban yang tidak sempat melarikan diri dihajar oleh sekelompok anggota GRIB hingga mengalami luka parah.
Menurut saksi mata, Sigit, korban sempat diintimidasi oleh kelompok lawannya dan dipaksa melepas atribut Pemuda Pancasila yang ia kenakan. "Ada anggota GRIB yang meminta korban melepas jaket ormasnya. Setelah itu, mereka menghajar korban hingga terluka parah,” ungkap Sigit.
Beruntung, warga setempat segera membantu menyelamatkan korban dengan membawanya ke tempat yang lebih aman. Tak lama kemudian, polisi datang untuk mengevakuasi korban dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Hingga saat ini, korban masih menjalani perawatan medis intensif.
Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, memastikan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas kasus pengeroyokan ini. "Kami sudah mengidentifikasi beberapa pelaku dan akan segera memproses mereka sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Blora, Pewarta Nusantara – Ketua DPC Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Blora, Sugiyanto, angkat bicara terkait insiden Bentrok yang melibatkan anggotanya. Ia menyebutkan bahwa kejadian ini dipicu oleh anggota GRIB dari luar Blora yang menghadapi provokasi di jalan.
“Anggota kami yang terlibat adalah rombongan dari luar Blora yang saat itu dihadang saat akan kembali ke daerah masing-masing. Akhirnya mereka terpancing dan terjadi bentrok,” ungkap Sugiyanto pada Rabu (15/1/2025).
Sugiyanto menyatakan bahwa pihaknya tidak mendukung aksi kekerasan, namun ia juga meminta semua pihak untuk tidak memprovokasi anggotanya. "Kami sangat mendukung mediasi dan penyelesaian damai. Saya juga meminta anggota GRIB untuk lebih tenang ke depannya,” tegasnya.
Situasi di Blora saat ini dilaporkan sudah kondusif. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dan memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi.
Blora, Pewarta Nusantara – Bentrokan antara Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Perempatan Karangjati Blora pada Selasa (14/1/2025) tidak hanya menyebabkan korban luka-luka, tetapi juga kerusakan sejumlah kendaraan milik anggota Ormas yang terlibat.
Sebuah mobil bermotif loreng yang diduga milik anggota Pemuda Pancasila dirusak oleh sekelompok orang yang diyakini merupakan anggota GRIB. Selain itu, tiga unit sepeda motor ditemukan dalam kondisi hancur. Insiden tersebut sempat mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar Perempatan Karangjati macet total selama hampir satu jam sebelum pihak kepolisian mengamankan lokasi.
Ketua RT setempat, Sigit, mengungkapkan bahwa kejadian ini bermula ketika mobil Pemuda Pancasila berhenti di lampu merah. "Saat lampu merah, mereka bertemu kelompok GRIB yang datang dari arah selatan. Terjadi saling ejek sebelum akhirnya situasi memanas, dan penyerangan pun terjadi," jelasnya.
Polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi untuk mengamankan barang bukti dan melakukan investigasi lebih lanjut. Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing oleh insiden tersebut. "Kami harap masyarakat tidak terprovokasi dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada pihak berwajib,” tegasnya.
Blora, Pewarta Nusantara – Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Blora, Munaji, menilai bahwa bentrokan yang terjadi di Kecamatan Kunduran pada Selasa (14/1/2025) merupakan kelanjutan dari insiden yang lebih dulu terjadi di Perempatan Karangjati.
Menurutnya, bentrok di Kunduran menjadi puncak dari ketegangan yang telah memanas di Karangjati.
“Insiden di Kunduran adalah buntut dari kejadian sebelumnya di Karangjati. Kami tidak ingin ini berlanjut, makanya kami mendorong segera dilakukan mediasi,” ujar Munaji saat dihubungi sebelum mediasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Blora, Rabu (15/1/2025).
Ia juga menjelaskan bahwa anggota PP yang terlibat dalam bentrokan saat ini masih dalam pengamanan Polres Blora.
“Anggota kami yang terlibat di Kunduran sedang diamankan untuk mencegah situasi semakin memburuk. Kami akan memastikan hal ini selesai hari ini,” tambahnya.
Dalam mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Blora, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan konflik dengan jalan damai. Bupati Blora beserta jajaran Forkopimda turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Selain itu, Kapolres Blora juga menegaskan pentingnya menjaga komunikasi antara kedua Ormas untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Blora, Pewarta Nusantara – Bentrokan antara organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang terjadi pada Selasa (14/1/2025) kini mulai terang benderang.
Insiden yang mencengangkan warga ini berlangsung di dua lokasi berbeda, yakni Perempatan Karangjati di Kecamatan Blora dan Jalan Ngawen-Kunduran di Kecamatan Kunduran.
Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, menjelaskan bahwa bentrokan ini melibatkan puluhan anggota kedua Ormas dan mengakibatkan 12 korban luka-luka.
“Di TKP pertama, yaitu di Perempatan Karangjati, terdapat delapan korban yang mengalami luka. Sementara di Kunduran, ada empat korban. Total keseluruhan korban adalah 12 orang,” ungkap Wawan dalam konferensi pers yang digelar di Pendopo Kabupaten Blora, Rabu (15/1/2025).
Ia menjelaskan bahwa dari 12 korban, sebanyak 11 orang telah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Namun, satu korban masih dirawat intensif di RSUD Blora akibat luka yang cukup serius dan kemungkinan besar akan dirujuk ke RSUD Rembang.
Wawan menambahkan bahwa pihak kepolisian kini sedang mengusut tuntas kejadian ini.
Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan menghindari tindakan yang dapat memperkeruh situasi. "Kami meminta semua pihak menahan diri. Kami sedang menangani kasus ini agar situasi tetap kondusif,” tegasnya.
Blora, Pewarta Nusantara – Insiden bentrokan yang melibatkan dua organisasi kemasyarakatan, Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, pecah di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Selasa (14/1/2025). Peristiwa ini mengakibatkan 12 orang mengalami luka-luka.
Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, mengungkapkan bahwa konflik bermula dari persoalan pribadi di antara anggota kedua Ormas. “Beberapa anggota GRIB dulunya adalah bagian dari Pemuda Pancasila. Hal ini memicu masalah internal yang akhirnya berujung pada bentrokan,” ujarnya saat deklarasi damai di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (15/1/2025).
Korban dan Penanganan
Dari 12 korban luka, mayoritas sudah mendapatkan perawatan medis. “Hanya satu korban yang masih dirawat, kondisinya kini sudah berangsur membaik,” tambah Wawan.
Bentrokan berlangsung di dua lokasi, yakni perempatan Karangjati, Kecamatan Blora, dan Jalan Ngawen–Kunduran, Kecamatan Kunduran. Insiden ini melibatkan kerusakan sejumlah kendaraan milik anggota Pemuda Pancasila, yang kalah jumlah dibanding anggota GRIB Jaya.
Proses Mediasi
Upaya mediasi antara kedua ormas digelar pada Rabu (15/1/2025) pagi di Pendopo Kabupaten Blora. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Blora, Ketua DPC GRIB Jaya Blora, Bupati Blora, serta jajaran Forkompimda.
“Kedua pihak telah menyepakati perdamaian. Situasi di Blora kini sudah kondusif,” ungkap Wawan.
Meski mediasi telah dilakukan, polisi memastikan tetap melanjutkan penyelidikan atas kasus pengeroyokan yang terjadi dalam bentrokan tersebut.
Dinamika Konflik
Ketegangan antara kedua ormas sebenarnya telah memanas sejak beberapa waktu lalu. Ketua Pemuda Pancasila Blora, Munaji, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap keberadaan GRIB Jaya di Blora, yang menurutnya menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Kalau mau jadi organisasi di Blora, ya harus mematuhi aturan dan tidak membuat onar,” tegas Munaji. Ia juga menyinggung dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi dan gas LPG oleh oknum anggota GRIB Jaya.
Sebaliknya, Ketua GRIB Jaya Blora, Sugiyanto, menekankan bahwa organisasi yang dipimpinnya telah memiliki legalitas yang sah. “Kami sudah terdaftar resmi secara nasional, jadi tidak ada alasan untuk membubarkan GRIB,” ujarnya.
Sugiyanto menyatakan keheranannya atas sikap Pemuda Pancasila yang dinilai tidak bersahabat, namun memastikan anggotanya tidak akan terpancing provokasi.
Penjagaan Ketat oleh Aparat
Untuk meredam situasi, aparat TNI dan Polri dikerahkan ke lokasi bentrokan. Ratusan anggota GRIB Jaya yang sempat berkumpul di Alun-alun Blora akhirnya membubarkan diri setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blora.
Insiden ini juga menarik perhatian publik setelah video amatir yang merekam suasana bentrokan beredar di media sosial. Banyak warga Blora berharap kedua ormas dapat menjunjung tinggi perdamaian demi menjaga ketertiban di wilayah tersebut.
Sleman, 26 Desember 2024 – Sosialisasi 4 Pilar MPR RI digelar di Aula, Jl. Nasional III, Ngaran, Balecatur, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara ini menghadirkan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, S.E., sebagai keynote speaker dan diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari unsur pemuda dan tokoh masyarakat.
Dalam paparannya, Siti Hediati Soeharto, yang akrab disapa Titiek Soeharto, menekankan pentingnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam 4 Pilar MPR RI, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pemuda dan tokoh masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta menjaga keberagaman dan toleransi,” ujar Titiek Soeharto dalam sambutannya.
Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Sleman, Titiek Soeharto Tekankan Pentingnya Nilai Kebangsaan (Kanan)
Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif antara peserta dan narasumber. Beberapa peserta menyampaikan pandangan dan pertanyaan mengenai tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan di era digital dan globalisasi.
Salah satu peserta, Andi, seorang pemuda dari Gamping, mengapresiasi kegiatan ini. “Sosialisasi seperti ini sangat bermanfaat, terutama bagi kami generasi muda, agar semakin memahami pentingnya menjaga kebangsaan dan persatuan,” katanya.
Acara berlangsung dengan antusiasme tinggi dari peserta. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Dengan pemahaman yang baik terhadap 4 Pilar MPR RI, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi berbagai perbedaan dan tantangan yang ada.
Acara ditutup dengan sesi tanya jawab dan foto bersama antara peserta dengan narasumber. Diharapkan, sosialisasi semacam ini dapat terus digalakkan di berbagai daerah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Yogyakarta - Dalam dunia kerja yang terus berkembang, Upah Minimum Regional (UMR) menjadi hal yang penting untuk diketahui, terutama bagi pekerja, mahasiswa, dan Karyawan.
Artikel ini mengulas UMR di Jogja tahun 2024, memberikan pemahaman tentang variasi upah di berbagai wilayah Yogyakarta.
UMR Jogja 2024
Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono telah secara resmi menetapkan UMR Yogyakarta 2024. UMR ini menjadi acuan minimum yang harus dipatuhi pengusaha untuk memastikan kompensasi yang adil bagi karyawan.
Penting untuk memahami perbedaan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Rincian UMR di Yogyakarta
Berikut adalah data UMR di setiap wilayah Yogyakarta:
- Kota Yogyakarta memiliki UMK tertinggi, yaitu Rp 2.492.997, naik dari Rp 2.324.775 pada tahun sebelumnya.
- Kabupaten Sleman mengikuti dengan UMK sebesar Rp 2.315.976.
- Kabupaten Bantul menetapkan UMK Rp 2.216.463.
- Kabupaten Kulon Progo memiliki UMK Rp 2.227.736.
- Kabupaten Gunungkidul mencatat UMK terendah, yaitu Rp 2.188.041, namun tetap menunjukkan peningkatan sebesar 6,77% dibanding tahun sebelumnya.
Perbedaan angka ini mencerminkan keragaman ekonomi dan biaya hidup di tiap wilayah.