PurbayaYudhi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi suami alumni LPDP berinisial DS (Dwi Sasetyaningtyas) menyatakan siap mengembalikan seluruh dana beasiswa beserta bunga setelah komunikasi dengan Dirut LPDP. Pernyataan ini menyusul kontroversi viral DS yang bangga anaknya jadi WNI Inggris dengan kalimat "cukup saya WNI, anak jangan", dinilai hina negara oleh Purbaya pada konferensi pers APBN KiTa 23 Februari 2026. Purbaya tegas terapkan blacklist permanen bagi DS dan suami di seluruh instansi pemerintahan agar tak bisa bekerja di sektor publik.

Dana LPDP dari APBN (pajak+utang) syaratkan pengabdian 6 tahun di Indonesia; suami DS diduga belum penuhi kewajiban ini.

Suami AI setuju bayar rugi penuh; LPDP sedang hitung nilai plus bunga bank untuk penagihan.

Pencairan Dana Desa 2026 senilai Rp60,57 T bergantung pada pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sesuai PMK 7/2026 dan PMK 81/2025.

Desa wajib bentuk KDMP, alokasikan APBDes dukung operasional, dan validasi APIP/BPKP untuk dapat dana khusus (Rp34,57 T atau 58%); dana reguler Rp25 T tetap cair tapi prioritas KDMP.

Dana KDMP tak langsung ke RKD tapi rekening penampung Kemkeu; desa catat di Perubahan APBDes, maksimal 30% untuk pinjaman KDMP.

Kritik desa soal kekakuan anggaran kurangi fleksibilitas lokal; tapi pemerintah target 80.000 KDMP kuatkan ekonomi pangan nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana merotasi 50 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Jumat, 6 Februari 2026, sebagai langkah cegah korupsi usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait suap restitusi pajak di Banjarmasin.

Rotasi ini bagian reformasi internal Kemenkeu, menyusul perombakan 30 pejabat DJBC sebelumnya, untuk tutup celah penyimpangan karena PNS tak bisa dipecat sembarangan. Purbaya sebut jumlah bisa bertambah bertahap, dengan penempatan di posisi minim pengaruh bagi yang terindikasi bermasalah.​

Upaya ini perkuat pengawasan dan akuntabilitas DJP, dukung penegakan hukum KPK, serta tingkatkan penerimaan pajak tanpa PHK massal.