Pemprov

Pewarta Nusantara, Nasional - Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur telah resmi berakhir, demikian diumumkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Program ini berlangsung selama 120 hari, mulai dari 14 April 2023 hingga 14 Juli 2023, dan berhasil menarik partisipasi sebanyak 1.223.138 wajib pajak baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

Selama pelaksanaan program pemutihan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan insentif berupa pembebasan denda keterlambatan pembayaran PKB dengan total mencapai Rp101,8 miliar. Total penerimaan dari program ini mencapai Rp738,54 miliar, dengan surplus sekitar Rp636,7 miliar.

Khofifah mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya wajib pajak, yang telah memanfaatkan program ini dan memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara yang membayar pajak.

Baca Juga; Gus Yusuf Apresiasi Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah Adakan Halaqah Pendidikan Politik Santri

Menurutnya, program pemutihan ini merupakan upaya untuk meringankan beban masyarakat dan memberikan stimulus agar masyarakat semakin bersemangat dalam membayar pajak.

Meskipun periode program ini telah berakhir, Khofifah menyampaikan bahwa pemerintah akan segera membuka periode pemutihan selanjutnya pada bulan kemerdekaan dan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Mayoritas pemanfaat program ini adalah kendaraan roda dua, mencapai 80 persen berdasarkan data dari Bapenda, dengan 985.176 wajib pajak roda dua dan 237.962 wajib pajak kendaraan roda empat.

Dengan berakhirnya program pemutihan PKB ini, diharapkan mampu memberikan berkah bagi pembangunan Jawa Timur serta mendorong kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat. (*Ibs)

Pewarta Nusantara, Nasional - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengumumkan bahwa Pelabuhan Masalembu di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, akan segera diresmikan.

Dalam sambutannya saat meresmikan dua pelabuhan di Kecamatan Dungkek, Sumenep, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa prosesi peresmian Pelabuhan Masalembu dijadwalkan akan dilaksanakan pada pertengahan bulan ini.

Pembangunan pelabuhan merupakan bagian penting dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jawa Timur.

Gubernur Khofifah menekankan bahwa pembangunan infrastruktur, termasuk pelabuhan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Pelabuhan Masalembu memiliki peran sentral dalam transportasi laut di Jawa Timur, terutama di wilayah Sumenep yang terdiri dari banyak pulau.

Baca Juga: Menteri Pertanian: Dampak El Nino Ancam 80% Lahan Pertanian di Indonesia

Dengan adanya pelabuhan yang baik, masyarakat dapat lebih mudah terhubung dan melakukan kegiatan ekonomi.

Selain itu, Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan pelabuhan di Sumenep.

Dia mengungkapkan bahwa kolaborasi dan kerja sama antara kedua pihak merupakan kunci untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan pembangunan pelabuhan.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten saling bekerja sama dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembangunan pelabuhan yang masih dalam proses, seperti Pelabuhan Raas dan Pelabuhan Sapudi.

Dengan adanya kerja sama yang baik, diharapkan pelayanan terbaik dapat diberikan kepada masyarakat. Peresmian Pelabuhan Masalembu merupakan langkah penting dalam upaya pengembangan infrastruktur laut di Jawa Timur.

Melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, diharapkan pembangunan pelabuhan di Sumenep dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat.

Pelabuhan yang lebih baik akan memperkuat konektivitas antar pulau, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan. (*Ibs)