pemilu 2024
Pewarta Nusantara, Jakarta - Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga survei KedaiKOPI, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 77,1 persen.
Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mengakui dan mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini.
Meskipun demikian, survei juga mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat, yaitu sebanyak 61,3 persen, menginginkan adanya perubahan atau perbaikan dalam pemerintahan.
Alasan utama yang mendorong keinginan perubahan tersebut adalah persoalan ekonomi yang dianggap masih menjadi tantangan yang signifikan.
Lebih dari 40 persen responden menyatakan bahwa kesenjangan sosial dalam bidang ekonomi perlu segera ditangani, diikuti oleh isu lapangan kerja yang masih menjadi perhatian sebesar 28 persen.
Selain itu, harga sembako yang terjangkau dan bantuan sosial (bansos) juga menjadi perhatian masyarakat dengan masing-masing persentase 23,2 persen dan 7,5 persen.
Namun, terdapat juga sebagian responden, sebanyak 38,7 persen, yang ingin melanjutkan kebijakan pemerintahan saat ini. Mereka berharap adanya peningkatan kondisi ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan berbagai faktor lain yang dianggap penting.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keinginan perubahan, terdapat juga sebagian masyarakat yang merasa bahwa kebijakan yang telah dilakukan memiliki dampak positif dan berpotensi untuk terus ditingkatkan.
Survei ini juga menyoroti fakta menarik bahwa program penanganan kemiskinan yang bersifat jangka pendek dan rawan penyalahgunaan, seperti bantuan sosial, mendapatkan respons positif dari masyarakat.
Rosnindar Prio, Communication specialist KedaiKOPI, mengungkapkan bahwa hal ini menunjukkan adanya kepuasan masyarakat terhadap program-program tersebut.
Hasil survei ini memberikan pandangan yang penting dalam memahami aspirasi dan harapan masyarakat. Meskipun tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi cukup tinggi, adanya keinginan perubahan yang signifikan dari mayoritas responden menunjukkan bahwa terdapat tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah.
Data survei yang disajikan berdasarkan provinsi juga memberikan gambaran yang lebih terperinci tentang preferensi dan pola pikir masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.
Informasi ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang lebih responsif dan efektif untuk menjawab kebutuhan dan harapan publik. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Jakarta - Universitas Paramadina Mengadakan Seminar dan Peluncuran Buku tentang Strategi Komunikasi Politik Jelang Pemilu 2024.
Universitas Paramadina Jakarta menggelar acara yang bertujuan untuk membahas strategi komunikasi politik dalam konteks pemilu yang akan datang.
Acara tersebut dihadiri oleh penulis buku, Erik Ardiyanto, seorang dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina.
Selain itu, hadir pula Abdul Malik Gismar, seorang dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, dan Tia Rahmania, seorang psikolog dan aktivis perempuan.
Dalam seminar tersebut, Erik Ardiyanto membahas tentang disiplin ilmu komunikasi politik dan memberikan contoh strategi komunikasi politik yang efektif yang diambil dari pengalaman Bernie Sanders, seorang politisi Amerika Serikat yang dikenal sebagai pembaharu.
Erik Ardiyanto menjelaskan bahwa Sanders berhasil memposisikan dirinya sebagai politisi yang berpihak pada isu-isu lingkungan, kesehatan, kesejahteraan buruh, isu-isu perempuan, dan isu-isu egaliter lainnya. Sanders juga dikenal dengan pendekatannya yang menolak keterlibatan dana oligarki dalam kampanyenya.
Selain itu, Erik Ardiyanto juga menyoroti perjalanan politik Sanders dan keberhasilannya dalam membentuk kelompok minoritas di pemerintahannya, serta perjuangannya terhadap isu kelas berbasis minoritas, imigrasi, veteran, dan rasisme.
Erik Ardiyanto menganggap strategi komunikasi politik Sanders, termasuk penggunaan crowdfunding dalam kampanye politiknya, berhasil memberikan pengaruh psikologi yang signifikan dalam mendukung perubahan politik.
Selanjutnya, Abdul Malik Gismar membahas tentang kondisi politik saat ini di negara-negara liberal demokrasi seperti Amerika Serikat, Inggris. Dia menyoroti beberapa masalah yang dihadapi oleh sistem politik liberal demokrasi, seperti mandegnya proses pembuatan keputusan di kongres dan kesulitan dalam menghadapi isu-isu yang membutuhkan tindakan cepat, seperti masalah kekerasan senjata.
Abdul Malik Gismar juga menunjukkan adanya keinginan publik yang kuat terkait perlunya undang-undang yang efektif terkait kebijakan senjata, namun deadlock di kongres dan pengaruh lobi pro senjata yang kuat membuat upaya tersebut terkendala.
Baca juga: DPR Akan Mengubah Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 9 Tahun dalam Revisi UU Desa
Menurut Abdul Malik Gismar, kondisi politik saat ini memunculkan pemikiran untuk mengganti model sistem politik yang sudah terbukti tidak efektif. Ia merujuk pada model sistem politik seperti yang ada di China dan Singapura yang disebut sebagai "The Mandarinite Government/system".
Sistem ini dikenal karena kekuatannya dalam menjaga integritas dan melawan korupsi, namun kurang memberikan ruang untuk partisipasi dan keadilan.
Abdul Malik Gismar berpendapat bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan model-model sistem politik tersebut, namun juga perlu memperhatikan kelemahan yang ada dalam birokrasi Indonesia.
Ia menekankan pentingnya upaya serius dalam mengelola birokrasi agar menjadi lebih efektif, berintegritas, dan melayani kepentingan publik.
Dalam seminar tersebut, para pembicara menyoroti pentingnya strategi komunikasi politik yang efektif dalam konteks pemilu 2024.
Mereka membahas pengalaman Bernie Sanders sebagai contoh sukses dalam membangun komunikasi politik yang kuat dan memberikan pengaruh nyata dalam perubahan politik.
Diskusi ini memberikan wawasan dan pemahaman yang berharga bagi peserta seminar dalam menghadapi tantangan politik di masa depan.
Dengan demikian, seminar dan peluncuran buku yang diadakan oleh Universitas Paramadina merupakan upaya untuk menganalisis dan membahas strategi komunikasi politik yang relevan dalam menyongsong pemilu 2024.
Melalui pembelajaran dari pengalaman Bernie Sanders dan pemikiran kritis terhadap kondisi politik saat ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih efektif dalam membangun politik alternatif yang mampu melayani kepentingan publik secara lebih baik. (*Ibs)
Pewarta Nusantara, Jakarta Timur - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengambil langkah berani dengan meningkatkan pengawasan dalam pemilu 2024 guna menangkal ancaman politik uang yang dapat mengganggu integritas demokrasi.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengungkapkan salah satu strategi pengawasan yang diperkuat adalah melibatkan lebih banyak pengawas sejak awal masa kampanye.
Pada Pemilu sebelumnya, pengawasan yang melibatkan banyak pihak dilakukan terutama pada masa tenang menjelang pemungutan suara.
Namun, pada Pemilu 2024, Bawaslu RI berencana untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif sejak masa kampanye dimulai.
Hal ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk mengawasi dan mencegah potensi praktik politik uang yang merugikan proses demokrasi.
Peringatan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait maraknya politik uang dalam pemilu dengan sistem apa pun turut mempertegas pentingnya langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu RI.
MK dalam putusan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 yang berkaitan dengan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka tetap berlaku untuk Pemilu 2024.
Dengan demikian, Bawaslu RI memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menjaga keberlangsungan demokrasi dan memastikan pemilu berjalan adil serta bebas dari praktik politik uang.
Kepedulian terhadap masa kampanye yang lebih pendek dalam Pemilu 2024 juga menjadi fokus perhatian Bawaslu RI. Dalam periode 75 hari kampanye, yang lebih singkat dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang berlangsung selama 6 bulan 3 minggu, calon anggota legislatif (caleg) memiliki keterbatasan waktu untuk memperkenalkan diri dan program-program mereka kepada masyarakat.
Dalam kondisi tersebut, terdapat potensi bahwa para caleg akan mencari jalan pintas dengan menggunakan politik uang untuk membeli dukungan pemilih.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengungkapkan kekhawatiran terhadap situasi tersebut. Masa kampanye yang semakin dekat dengan hari pemungutan suara dapat mendorong peserta pemilu untuk menggunakan uang sebagai alat untuk meyakinkan pemilih.
Praktik ini sangat berbahaya dan dapat mengganggu integritas proses demokrasi serta mengurangi substansi dari perdebatan dan pemilihan berdasarkan visi dan program kerja.
Dengan langkah-langkah proaktif yang diambil oleh Bawaslu RI, diharapkan politik uang dapat dicegah sejak awal dan pemilu dapat berjalan dengan lancar, adil, dan memenuhi standar demokrasi yang tinggi.
Tindakan ini memperkuat kepercayaan publik dan mendorong partisipasi yang berkualitas dari pemilih, sehingga hasil pemilu dapat mewakili kehendak rakyat dengan sebaik-baiknya. (*Ibs)