Menteri Desa

Pewarta Nusantara, Nasional - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, memperlihatkan upaya pelokalan SDGs (Sustainable Development Goals) dalam High-Level Political Forum on Sustainable Development yang berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat.

Pelokalan SDGs yang dikenal sebagai SDGs Desa merupakan solusi konkret dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Indonesia memamerkan hasil implementasi SDGs baik di tingkat nasional maupun di tingkat desa dalam pertemuan yang dihadiri delegasi dari 196 negara.

Selain menjadi peserta, Indonesia juga menjadi tuan rumah seminar dengan tema "Driving Changes at the Local Level: Innovative Approaches to Localize the SDGs".

Gus Halim, seperti yang dikutip dari keterangan pers Kemendes PDTT, menyatakan bahwa hampir semua aspek kehidupan terhenti akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2022.

Namun, ia menekankan bahwa SDGs merupakan tujuan pembangunan paling komprehensif yang pernah dipahami oleh manusia.

Baca Juga; KPK Akan Panggil Pejabat Bea Cukai untuk Klarifikasi LHKPN: Dugaan Kejanggalan Kepemilikan Harta Ditelusuri

Meskipun ada pesimisme terkait pencapaian SDGs pada tahun 2030 akibat pandemi dan masalah lainnya. Gus Halim menekankan pentingnya pelokalan SDGs hingga tingkat pemerintahan terendah sebagai alternatif untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen PBB Antonio Guterres mengajak pimpinan negara untuk menerjemahkan hasil-hasil pertemuan puncak yang telah dilaksanakan, seperti climate summit, food summit, G20, dan G7, ke dalam tindakan di lapangan.

Ia juga mengharapkan partisipasi aktif setiap negara dalam SDGs Summit yang akan berlangsung pada September 2023.

Presiden Economic and Social Council, Lachezara Stoeva, menambahkan bahwa High-Level Political Forum merupakan platform utama untuk mewujudkan komitmen pencapaian SDGs dan mendorong semua pihak untuk terus menjaga ambisi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. (*IBs)

Pewarta Nusantara, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi Rp 124 triliun. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 117 triliun.

"Dalam kurun waktu satu dekade, pada tahun 2013, APB Desa hanya sebesar Rp 21 triliun. Namun, pada tahun ini angka tersebut melonjak menjadi Rp 124 triliun, atau meningkat enam kali lipat dalam waktu sepuluh tahun," ungkap Abdul Halim Iskandar dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat (29/6).

Menurut Menteri Abdul Halim, alokasi anggaran terbesar tersebut bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan di desa, sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Dalam era sebelum berlakunya UU Nomor 6/2014 tentang Desa, dana pembangunan tidak mencakup seluruh desa. Pada tahun 2011 saja, hanya 54% desa yang terjangkau. Oleh karena itu, amanat UU Desa dijalankan dengan menyalurkan Dana Desa ke seluruh desa, atau setara dengan 100% desa. Dengan demikian, tujuan dari dana desa adalah untuk memeratakan pembangunan," jelasnya.

Lebih lanjut, Abdul Halim menjelaskan bahwa proporsi dana desa masih mendominasi anggaran pendapatan dari tujuh sumber pendapatan desa, yaitu sebesar 54,70%. Posisi kedua diisi oleh alokasi dana desa yang ditransfer dari pemerintah kabupaten/kota, dengan jumlah sebesar 29,45%.

Selain itu, terdapat pula bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota yang mencapai 4,03%, sedangkan dari pemerintah provinsi sebesar 2,82%.

Penerimaan dari bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota mencapai 3,62%, serta penerimaan lain-lain dan sisa anggaran tahun sebelumnya sebesar 2,74%. Pendapatan asli desa juga berkontribusi sebesar 2,65%.

"Yang menarik, komposisi rencana penggunaan dana desa tahun ini telah bergeser untuk fokus pada pembangunan. Hal ini menandakan bahwa tahun ini desa sedang bangkit dan berupaya keras dalam pembangunan kembali," tegasnya.

Abdul Halim juga menjelaskan bahwa pagu dana desa untuk tahun 2022 mencapai Rp 70 triliun, yang akan ditransfer dalam dua tahap.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 68 triliun telah ditetapkan untuk ditransfer terlebih dahulu, sementara Rp 2 triliun sisanya akan ditransfer oleh Kementerian Keuangan berdasarkan tingkat kinerja keuangan desa pada tahun tersebut.

Dari besaran pagu dana desa yang telah diterima, sebagian terbesar dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan dengan jumlah Rp 35,9 triliun atau 52,87%.

Persentase ini mengalami peningkatan dari angka sebesar Rp 23,0 triliun atau 33,84% pada tahun 2022.

"Sejalan dengan keputusan pandemi COVID-19, dana desa untuk penanggulangan bencana non alam dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa mengalami penurunan dari Rp 29,1 triliun atau 42,90% pada tahun 2022, menjadi Rp 12,0 triliun atau 17,75% pada tahun 2023," paparnya.

Abdul Halim juga menjelaskan bahwa dana desa untuk pemberdayaan masyarakat pada tahun ini mencapai Rp 10,8 triliun atau sekitar 16,98%.

Sedangkan untuk pembinaan kemasyarakatan, dana yang dialokasikan adalah sebesar Rp 3,6 triliun atau 5,35%.

Dana desa yang direncanakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa mencapai Rp 5,4 triliun atau 8,05% dari total anggaran. (*Ibs)

Baca Juga: Kritik Netizen terhadap Pakaian Ayu Ting Ting saat Potong Daging Kurban: Pantaskah untuk Hari Raya Idul Adha?

Pewarta Nusantara, Jakarta - Mendes Halim Mendorong Tercapainya Target Program Kerja Tahun 2023. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan pentingnya mencapai semua target program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2023. Dalam Rakernis Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Mendes Halim memotivasi pegawai untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka serta berkontribusi secara maksimal untuk mencapai target-target tersebut. Mendes Halim menggarisbawahi bahwa tahun 2023 menjadi tahun yang krusial, karena merupakan tahun keempat kepemimpinannya sebagai Menteri dan tahun kesembilan bagi pemerintahan Presiden Jokowi dalam memimpin bangsa. Oleh karena itu, ia berharap semua kinerja di tahun tersebut dapat dioptimalkan untuk mencapai hasil yang baik. Selain itu, Mendes Halim juga menekankan pentingnya penggunaan dana desa secara optimal untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di desa. Meskipun dana desa masih menjadi sorotan publik, Mendes Halim menginginkan agar tren Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2023 segera diselesaikan dengan membandingkannya dengan tren APBDes tahun sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait pemanfaatan dana desa di seluruh desa di Indonesia. Rakernis ini juga membahas prioritas Kemendes PDTT melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, termasuk memfasilitasi desa ekspor, transformasi ekonomi kampung terpadu, bantuan sarana prasarana kesejahteraan desa, pelatihan bagi pelaku usaha di desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, dan lainnya. Selama Rakernis, terjadi penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Kemendes PDTT dengan beberapa pihak, termasuk Komunitas Konservasi Indonesia-WARSI, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan Universitas Pancasila. Baca juga: Kemendes PDTT dan UINSU Medan Jalin Kerja Sama Percepat Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Rakernis ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kemendes PDTT, seperti Sekjen Taufik Madjid, Inspektur Jenderal Teguh, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Harlina Sulistyorini, Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Danton Ginting, Plt Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Rafdinal, serta Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah H.M. Nurdin. (*Ibs)