Kemendagri
Baca
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik tiga pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri pada 14 Januari 2026, berdasarkan Keppres Nomor 2/TPA Tahun 2026. Dalam arahannya di Ruang Sidang Utama Kemendagri, Tito meminta para pejabat baru untuk memahami secara mendalam tugas dan tanggung jawab masing-masing agar bisa menindaklanjuti arahan pimpinan dengan cepat dan tepat.
Pejabat yang Dilantik
- Akmal Malik sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum).
- Cheka Virgowansyah sebagai Dirjen Otonomi Daerah (Otda).
- Bahtiar sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan.
Pesan Utama Tito
Tito menekankan perlunya jajaran kompeten karena ia sering bertugas di luar Kemendagri, sehingga pejabat harus inisiatif dan inovatif dalam menjalankan kewenangan. Pelantikan ini bagian dari penyegaran organisasi untuk posisi strategis bagi yang berprestasi.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirimkan 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Aceh Tamiang untuk membantu pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut. Penugasan ini digagas Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai bagian dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) praja, difokuskan membersihkan dan mengaktifkan kembali kantor-kantor pemerintahan serta layanan publik agar roda pemerintahan normal.
Kronologi Penugasan
Kloter pertama 413 praja berangkat 3 Januari 2026 dari Bandara Soekarno-Hatta, diikuti kloter kedua (414 orang) pada 4 Januari dan ketiga (179 orang) pada 5 Januari, plus 132 praja advance team; seluruhnya tiba Aceh Tamiang paling lambat 5 Januari. Bertugas satu bulan hingga 3 Februari 2026, lengkap alat pembersih seperti sekop dan cangkul.
Tujuan Strategis
Aceh Tamiang prioritas karena kerusakan paling parah di antara daerah terdampak Aceh, Sumut, dan Sumbar; setelah selesai, praja potensial digeser ke Aceh Utara atau Aceh Timur. Inisiatif ini percepat pemulihan ekonomi dan pemerintahan desa, sekaligus latih ketangguhan praja hadapi situasi riil.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Wakil Menteri Bima Arya Sugiarto memang mengimbau seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menahan perayaan Tahun Baru secara berlebihan. Imbauan ini disampaikan pada 21 Desember 2025, sebagai bentuk solidaritas terhadap korban bencana alam di berbagai wilayah seperti Aceh dan Sumatera.
Alasan Imbauan
Situasi bangsa sedang berduka karena banyak daerah terdampak musibah, sehingga perayaan mewah dianggap tidak tepat dan kurang empati. Bima Arya menekankan agar kepala daerah tetap siaga di wilayahnya, menghindari perjalanan luar negeri, serta fokus pada pemulihan dan distribusi bantuan.
Saran Alternatif
Perayaan diganti dengan kegiatan bermakna seperti doa bersama, refleksi, atau penggalangan solidaritas sosial. Hindari pesta, kembang api, atau hiburan berlebih untuk menghormati penderitaan masyarakat.
Respons Lainnya
Komisi II DPR melalui Dede Yusuf mendukung imbauan ini, saran kegiatan seperti "Pray for Sumatera" atau pengajian. Beberapa daerah seperti Jakarta (Gubernur Pramono Anung) dan Denpasar juga batasi perayaan tanpa kembang api demi kesederhanaan.
Sumber: kumparan