Jusuf Kalla
JK Bongkar Habis: Mediasi Prabowo ke Iran Mustahil & Sangat Berbahaya!
Jusuf Kalla (JK), mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, menyatakan keraguan mendalam terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto menjadi mediator konflik AS-Israel-Iran, menyebutnya "niat baik tapi situasi jauh lebih rumit dan besar". Dalam wawancara di Jakarta pada Minggu (1 Maret 2026), JK menyoroti kompleksitas konflik Timur Tengah, seperti kegagalan damai Israel-Palestina, yang membuat mediasi sulit terwujud. Ia mengakui niat Prabowo positif, tapi memperingatkan Indonesia harus hati-hati agar tidak terseret lebih dalam.
JK menekankan posisi Indonesia tidak setara dengan AS, mengacu pada perjanjian dagang resiprokal dan Board of Peace (BoP) yang dinilai merugikan RI secara signifikan. "Bagaimana mendamaikan pihak-pihak yang tidak setara dalam perundingan seperti ini?" tanya JK, menyiratkan ketidakseimbangan kekuatan membuat upaya mediasi mustahil efektif. Ia juga mengkritik etika serangan AS-Israel di tengah negosiasi nuklir Iran, termasuk kematian Khamenei, yang memperburuk situasi.
Menurut JK, langkah ini berbahaya karena konflik AS-Iran berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia akibat penutupan Selat Hormuz, langsung berdampak pada ekonomi Indonesia. Ia memperingatkan tantangan geopolitik sarat kepentingan strategis kekuatan besar, di mana Indonesia bisa kehilangan kredibilitas jika gagal. JK menyerukan dialog damai tapi realistis, menekankan Indonesia hindari ambisi berlebih tanpa dukungan multilateral.
Kritik JK muncul sehari setelah Kemlu RI tawarkan Prabowo sebagai fasilitator, dengan JK bicara di kediamannya Jakarta Selatan pasca-berkumpul dengan tokoh politik. Meski apresiatif, JK ingatkan pengalaman diplomasi sebelumnya sulit, seperti konflik berkepanjangan di kawasan. Respons ini mencerminkan dinamika internal elite politik RI di tengah krisis global, dengan Prabowo tetap maju via saluran resmi.
JK Menilai Kebijakan Subsidi BBM Jokowi Tidak Pantas Dilanjutkan
Pewarta Nusantara - Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan pandangannya mengenai beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menurutnya tidak pantas untuk dilanjutkan.
Salah satunya adalah kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang masih dilakukan oleh pemerintah. Menurut JK, kebijakan subsidi BBM sebaiknya tidak dilanjutkan di masa mendatang.
"Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata JK dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia (19/5).
Menurut JK, subsidi BBM sebenarnya dapat diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, namun tidak perlu dilakukan secara terus-menerus.
Ia berpendapat bahwa masyarakat sebenarnya mampu membeli BBM tanpa adanya subsidi. JK juga mengingatkan pengalaman pada tahun 2005 ketika ia menjabat, di mana kenaikan harga BBM hingga 100% diterima oleh masyarakat.
Selain itu, JK juga mengomentari mengenai nilai ekspor yang meningkat tetapi tidak diikuti dengan peningkatan cadangan devisa.
Ia menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi yang sedang digencarkan oleh pemerintah saat ini sudah tepat, tetapi dampaknya akan lebih maksimal jika melibatkan usaha nasional secara penuh daripada mengandalkan investor asing.
"Pemerintah siapa pun di masa mendatang harus evaluasi ini. Jangan mengikuti kebijakan pemerintah yang sekarang," pungkasnya.
Baca juga: Heboh Isu Data Nasabah BSI Dicuri Lockbit, Ini Hak Nasabah dalam UU PDP
JK menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus terus dievaluasi, dan pemerintahan selanjutnya tidak harus mengikuti apa yang dilakukan saat ini.
Evaluasi terhadap kebijakan yang diambil saat ini harus dilakukan oleh pemerintah di masa mendatang.
Baca Selengkapnya