EvaluasiMBG

Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi dengan mitra dan SPPG pada 24 Februari 2026 untuk evaluasi menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan, mencakup kemasan, komposisi menu, dan transparansi Angka Kecukupan Gizi (AKG). Kepala BGN Dadan Hindayana prioritaskan menu tahan lama seperti telur rebus/asin/pindang, abon, kurma, roti, susu, buah lokal agar layak hingga buka puasa, ganti kacang mahal dengan telur lebih murah dan bergizi. Larangan kemasan plastik sekali pakai ditegakkan demi keamanan pangan dan lingkungan.
- Distribusi siang hari untuk sekolah (bawa pulang).
- Penyajian sore menjelang buka di pesantren.
- Libatkan UMKM hindari produk korporasi besar.
Evaluasi respons menu "miris" awal Ramadan agar tepat sasaran, transparan anggaran, dan hindari kesalahpahaman publik.

Pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG) berupa kelapa utuh di SDN 001 Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, viral di medsos setelah video siswa menerima 1 kelapa per orang pada 6 Februari 2026.
​Pengelola MBG lokal bagikan kelapa muda dibungkus plastik sebagai menu hari itu, picu sindiran netizen soal "gizi" program nasional Prabowo; orang tua siswa konfirmasi anak tetap dapat lauk lain seperti telur.
Tim MBG Kutai Kartanegara minta maaf publik, janji evaluasi menu agar sesuai standar gizi anak sekolah; kasus ini dorong koordinasi pusat-daerah perbaiki distribusi MBG.

Pemerintah Indonesia berencana evaluasi menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah satu tahun pelaksanaan untuk ukur dampak nyata pada siswa.
Badan Gizi Nasional (BGN) akan libatkan lembaga independen guna nilai dua aspek: pertumbuhan fisik (tinggi badan, berat badan, stunting) dan kemampuan kognitif melalui tes IQ serta performa belajar siswa rutin dapat MBG. Program prioritas Prabowo ini target 82,9 juta penerima pada 2026 dengan anggaran Rp268 triliun, tapi hadapi isu keracunan massal dan distribusi tidak merata.
Data objektif diharapkan bukti apakah MBG turunkan malnutrisi serta tingkatkan konsentrasi belajar, sejalan visi Indonesia Emas 2045. Evaluasi ini respons kritik masyarakat soal efektivitas Rp71 triliun APBN 2025 (realisasi Rp41,3 triliun).