danadesa

Dana Desa di Kabupaten Kulon Progo DIY anjlok drastis pada 2026, turun 15% menjadi Rp82 miliar dari APBD, dengan rata-rata kalurahan hanya Rp300-400 juta.

Penyebab Pemangkasan

Keputusan pemerintah pusat memangkas alokasi Dana Desa nasional untuk efisiensi anggaran, berdampak pada 87 kalurahan di Kulonprogo. Contoh: Kalurahan Karangwuni turun dari Rp900 juta (2025) jadi Rp346 juta (2026), sementara Margosari dari Rp1,5 miliar jadi Rp886 juta.

Dampak Proyek Fisik

Proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan hilang total karena anggaran tersita operasional prioritas: Posyandu (Rp100 juta+), PAUD, BLT, dan ketahanan pangan. DPMKPPKB Kulon Progo keluarkan juknis baru fokus program wajib.

Respons Lokal

Lurah se-Kulon Progo minta koordinasi dengan pemkab soal realokasi, sementara paguyuban kalurahan khawatir program sosial terhenti. Belum ada solusi tambahan dari APBD pemkab.

Kasus warga diintimidasi keluarga kepala desa (kades) setelah memposting keluhan jalan rusak menjadi viral baru-baru ini di garut, Jawa Barat. Insiden ini menyoroti isu transparansi dana desa dan hak warga menyuarakan aspirasi publik. Korban bernama Holis Muhlisin, seorang pedagang telur keliling, mengalami perlakuan kasar tersebut pada Oktober 2025, meski videonya baru diunggah akhir Desember.​

Kronologi Kejadian

Holis Muhlisin (31), warga Kampung Babakangadoh RT01 RW06 Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Garut, sering memposting video jalan rusak yang menghambat aktivitasnya sehari-hari. Intimidasi dilakukan oleh empat anggota keluarga Kades: istri, anak, menantu, dan keponakan, termasuk makian, hinaan, cekikan leher, serta pukulan di punggung. Video viral itu ditonton jutaan kali, memicu kecaman publik atas tindakan tersebut.

Respons Pihak Terkait

Holis dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik oleh keluarga kades, tapi ia tetap bersikukuh bahwa unggahannya demi kemajuan desa. Anggota DPRD Jabar Dedi Mulyadi turun tangan membela korban, memerintahkan audit dana desa Panggalih, dan menyerukan agar tidak ada pengancaman terhadap warga kritis. Bupati Garut diminta turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini secara adil.

Dampak dan Pelajaran

Kasus ini mencerminkan konflik antara kritik warga dan kekuasaan lokal, di mana infrastruktur rusak jadi pemicu utama. Warga diimbau tetap melapor ke aparat jika mengalami intimidasi serupa, sementara pemerintah desa harus transparan dalam pengelolaan anggaran. Isu ini juga menambah sorotan pada pengawasan dana desa di tingkat kecamatan Cisewu.

​

Video: Fakta.indo